Boediono Ingin Cepat Benahi BI

Jakarta - Calon tunggal gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono mendeteksi sejumlah permasalahan di bank sentral. Mulai dari masalah hukum, anggaran dan perlunya dibuat kebijakan mengantisipasi krisis diungkap dalam proses fit and proper test di DPR.

Beodiono melihat energi BI saat ini kurang semangat karena banyaknya masalah hukum, sehingga perlu dikembalikan semangat bank sentral agar tidak gamang dan menjalankan tugas dengan baik.

"Kita bisa melaksanakannya dengan cepat dengan langkah-langkah yang tepat. Sebab bank sentral yang gamang itu tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik," kata Boediono.

Boediono memaparkan prinsip dasar yang melandasi fungsi BI dalam memperkuat ekonomi yang harus dijalani. Pertama, bagaimana BI memposisikan diri untuk mendukung pembangunan nasional. Kedua, independensi yakni BI tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, bebas dari tarik menarik kepentingan politik.

Ketiga, kompetensi dengan SDM BI yang harus diperkuat. Keempat, kredibilitas yang harus ditingkatkan yang akan menentukan apakah BI akan efeketif menjalankan tugas-tugasnya.

Boediono juga menyodorkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam waktu dekat demi meningkatkan kinerja BI karena BI saat ini sedang banyak masalah.

Masalah itu pertama, setelah ada kasus kasus hukum yang menimpa baru-baru ini, Boediono mengaku melihat adanya kekurangsemangatan di BI. Hal ini harus segera diatasi agar tugas BI tidak terganggu.

"Memang pengembalian semangat ini butuh waktu, tapai kita bisa melaksanakannya dengan cepat dengan langkah-langkah yang tepat. Sebab bank sentral yang gamang itu tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik," kata Menko Perekonomian itu.

Kedua, pimpinan BI perlu membentuk task force untuk melihat apakah ada yang perlu dibenahi mengenai mekanisme pengambilan keputusan di BI dan juga penggunaan anggaran. "Ini harus dibenahi dan penting dilakukan untuk menghindari masalah-masalah," ujarnya.

Sementara dari segi moneter menurut Boediono langkah yang harus dilakukan adalah penyusunan landasan hukum mengenai kebijakan moneter dan fiskal untuk memayungi kebijakan dalam keadaan krisis.

"RUU ini perlu disusun namanya RUU jaring pengaman keuangan. Jadi ini menyusun mekanisme dan protokoler kebijakan pada saat krisis. Jadi saat krisis itu dibutuhkan kebijakan yang cepat," katanya.

Menurut Boediono, penyusunan RUU ini sudah mulai dilakukan oleh Forum Stabilitas Sektor Keuangan (FSSK). "Ini prioritas yang harus bisa diselesaikan karena krisis bisa terjadi sewaktu-waktu," katanya.

Sebelum membeberkan makalahnya yang terasa 'berat' itu Boediono memulai dengan cerita ringan. "Ada suatu cerita pada 30 tahun yang lampau pada saat musim dingin saya menghadap 4 orang di sebuah negara untuk mempresentasikan disertasi saya. Jadi saya sudah tahu rasanya kalau mau diuji dan itu saya rasakan juga tadi pagi. Jadi saya sudah siapkan dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.

(ir/qom)