Ketua DPR Minta Penahanan Burhan Tidak Dikaitkan Politik

Jakarta - Ketua DPR Agung Laksono mewanti-wanti, penahanan Gubernur BI Burhanudin Abdullah jangan dikaitkan dengan persoalan politik. Karena hal itu bisa membahayakan stabilitas makro ekonomi.

"Saya baru dengar. Kita harus tetap memegang azas praduga tak bersalah. Jangan sampai ada kaitannya dengan politisasi. Karena sangat berbahaya kalau ada nuansa politiknya," ujar Agung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/4/2008).

Menurut dia, penahanan Burhanuddin setelah terpilihnya Boediono sebagai Gubernur BI yang baru kemungkinan untuk menjaga kepentingan nasional. Yakni agar perkonomian makro yang sudah mulai stabil tidak terganggu.

"Mungkin dengan penahanan itu maka bisa lebih efektif pemeriksaannya. Mungkin juga untuk melindungi hal-hal yang bersifat nasional. Apalagi mata uang rupiah rentan," lanjut Agung.

Politisi Golkar ini mengingatkan agar KPK tidak terbang pilih dalam menuntaskan kasus aliran dana BI. "Yang terkait harus diperlakukan sama," tandas dia.

Anggota Badan kehormatan (BK) DPR Anshori Siregar meminta agar penahanan Burhanudin diikuti pengusutan aliran dana BI ke sejumlah anggota DPR. Hal ini menurutnya sangat penting untuk menghindari kesan tebang pilih.

"Dengan ditahannya Burhanuddin, KPK harus berani menindak anggota DPR yang terlibat. Demi azas keadilan maka jangan tebang pilih," kata Anshori.Sementara Mensesneg Hatta Rajasa berharap kondisi perekonomian akan tetap aman meski Burhanuddin sudah ditahan."Kita lihat selama ini ada Dewan Gubernur berjalan dan kita lihat solid. Jadi kita harap tidak ada persepsi negatif," kata Hatta di Istana Negara.
(nvt/qom)