Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah dalam menutupi defisit APBN di tahun ini akan menggunakan seluruh instrumen pembiayaan yang ada.
"Pokoknya begini, pendanaan defisit kita usahakan dari semua sumber-sumber yang selama ini masih dianggap managable dari sisi risiko dan biaya," katanya saat ditemui
di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu malam (23/4/2008)..
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Inflasi yang menjadi titik perhatian kita harus manage itu. Indonesia tidak begitu jauh dengan negara-negara lain, kita bicara inflasi bulan lalu, BPS katakan 8,1 persen, di negara tetangga-tetangga kita kira-kira juga sama, Cina 8,3 persen," tuturnya.
Lalu Menkeu mengatakan dalam hal guncangan yang terjadi, pemerintah bertanggung jawab untuk menahan guncangan ini seminimal mungkin pada saat ini, dengan juga bekerjasama dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto sebelumnya mengatakan belum ada keputusan final mengenai berapa besaran obligasi global yang akan kembali diterbitkan pemerintah di tahun ini.
"Belum ada keputusan final tentang penerbitan international bond pemerintah, keputusan untuk itu harus mempertimbangkan banyak hal," katanya.
Rahmat mengatakan untuk penerbitan global bond, pemerintah harus melihat bagaimana kapasitas daya serap pasar domestik untuk SUN dalam negeri dan juga pasar internasional dengan melihat sejauh mana minat investor terhadap obligasi negara
di pasar internasional.
"Ini penting agar diperoleh jumlah yang cukup pada biaya yang murah. Pemerintah terus memantau perkembangan pasar domestik dan internasional," katanya.
Sebelumnya Kepala Ekonom Bank Mandiri Martin Panggabean pernah mengatakan dengan kondisi defisit APBN yang cukup tinggi saat ini, dan rentannya nilai defisit tersebut terhadap harga minyak dan juga nilai tukar, maka pelaku pasar melihat pemerintah sangat membutuhkan pembiayaan lewat penerbitan SUN.
"Maka pelaku pasar melihat bahwa pemerintah membutuhkan mereka, sehingga nantinya yield yang diinginkan pasar menjadi cukup tinggi, dan otomatis ongkos pemerintah jadi lebih mahal," ujar Martin baru-baru ini. (dnl/ddn)










































