Pemerintah Tak Cari Untung di BI

Pemerintah Tak Cari Untung di BI

- detikFinance
Rabu, 04 Jun 2008 13:46 WIB
Pemerintah Tak Cari Untung di BI
Jakarta - Pemerintah tidak mencari untung ketika meminta bunga (renumerasi) penempatan dananya pada rekening di Bank Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan di dalam UU Perbendaharaan sebenarnya disebutkan pemerintah bisa mendapatkan suatu imbalan dari hasil penempatan uangnya di BI.

"Jadi ini merupakan mandat UU, kemudian kita cari bagaimana tingkat penetapannya, kan sebenarnya pemerintah tidak cari untung, anggaran pemerintah surplus di mana sampai pertengahan tahun ada sekitar Rp 90 triliun, berbulan-bulan ada di sana. Kalau pemerintah mau cari untung kan pemerintah menempatkan di tempat yang memberi suku bunga besar karena itu kan bisa memberi penerimaan," tutur Menkeu ketika ditemui Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2008).

Jika pemerintah ngotot untuk meletakkan duitnya di bank komersial, maka BI akan harus menyedot likuiditas di luar yang akhirnya akan mengeluarkan biaya bagi BI.

"Jadi antara kami dan BI adalah mencari pertama, bahwa tingkat cost yang belum terpakai harus punya pengembalian/return/kompensasi tapi di sisi lain tidak menyebabkan dua hal yaitu dampak makronya karena bagaimanapun kalau simpan di luar sistem, likuiditasnya akan lebih banyak menyedot lagi, dan BI akan menyedotnya dengan SBI," katanya.

Karena itu Menkeu menilai penyimpanan dana pemerintah di BI sebenarnya menguntungkan bagi BI sendiri, baik itu dari sisi mempermudah operasi moneter dengan pengurangan biaya SBI yang tujuannya menyedot likuiditas uang beredar.

"Pemerintah punya kepentingan untuk kerjasama dengan BI sehingga neraca BI tidak jelek, karena kalau jelek kan juga masuk ke biaya pemerintah juga, jadi pemerintah jaga neraca BI, keseimbangan moneter antara jumlah uang beredar, dan dengan apa yang dibutuhkan transaksi tapi uang kas pemerintah juga tidak idle, tidak dikasih nol persen," jelasnya.

Meskipun begitu Menkeu mengatakan belum ada kesepakatan antara pemerintah dan BI mengenai besaran renumerasi yang diberikan BI kepada pemerintah.

"Selama ini di level teknis tidak make sense harus ada cara pandang sama bahwa renumerasi harus mempertimbangkan opportunity cost antara pemerintah dan BI. Katakanlah BI opportunity cost-nya untuk melakukan sterilisasi versus berapa yang tidak perlu BI dibebankan entah dengan suatu ekspektasi inflasi, bisa core inflation atau bukan headline inflation dipengaruhi monetary policy," paparnya.
(dnl/ddn)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads