Aset Capai 50%, Unit Syariah Wajib Jadi Bank

Jakarta - Unit usaha syariah wajib menjadi Bank Syariah tersendiri apabila nilai asetnya telah mencapai minimal 50% dari total nilai aset bank induknya, atau dalam jangka waktu 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah.

Aturan tersebut termuat dalam Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah yang disahkan Komisi XI DPR RI yang mengatur unit usaha syariah bank umum konvensional.

Demikian dikatakan oleh Ketua Pansus DPR untuk pembahasan RUU Perbankan Syariah Endin Soefihara dalam Rapat Kerja pengesahan RUU Perbankan Syariah oleh Komisi XI bersama Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM dan Deputi Gubernur BI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/6/2008).

"Untuk ke depannya, produk atau kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak hanya produk atau kegiatan perbankan yang selama ini kita kenal, namun juga produk atau kegiatan pembiayan serta kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah," tuturnya.

Sementara untuk proses merger, konsolidasi, akuisisi dan pemisahan untuk perbankan syariah, Endin mengatakan dalam RUU tersebut pengaturannya akan disesuaikan dengan UU Perseroan Terbatas.

"Untuk penyelesaian sengketa pada perbankan syariah dalam RUU ini dilakukan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama," ujar Endin.

Namun tetap dibuka kemungkinan untuk penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui mekanisme di luar pengadilan agama apabila disepakati dalam isi kontrak perjanjian.

Mekanisme tersebut antara lain melalui upaya musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. (dnl/ir)