Selain itu, perkembangan pasar keuangan yang membaik (financial deepening) diharapkan mampu mengurangi risiko terjadinya krisis.
Demikian salah satu pokok kesimpulan dari Sidang Kelompok Kerja Bank for International Settlement (BIS Working Party) ke-11 yang berlangsung pada 5 dan 6 Juni 2008 di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait tingginya tekanan inflasi akibat lonjakan harga komoditas internasional dan harga minyak yang kini dialami semua negara, negara-negara anggota BIS memilih untuk menggunakan pilihan dan instrumen kebijakan moneter yang ada dengan tetap memerhatikan keseimbangan antara pertumbuhan, inflasi, dan stabilitas sistem keuangan.
Kebijakan moneter dengan mengunakan suku bunga maupun penguatan nilai tukar ditempuh oleh beberapa bank sentral dalam menghadapi tekanan inflasi. Namun pilihan kebijakan tersebut akan sangat ditentukan oleh kondisi dan struktur keuangan maupun perekonomian suatu negara.
"Karenanya, menghadapi tantangan yang sama tersebut, upaya kerja sama dan saling tukar pengalaman antar otoritas moneter berbagai negara dalam menjalankan kebijakan moneter menjadi sangat penting peranannya," ungkap Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hartadi A. Sarwono dalam Sidang tersebut.
Sidang BIS ini dihadiri oleh perwakilan dari 19 Bank Sentral atau otoritas moneter dari Asia Pasifik, Australia, New Zealand, Eropa, dan Amerika Latin. BIS adalah organisasi internasional bank sentral seluruh dunia, yang mendorong kerjasama keuangan dan moneter diantara bank sentral serta berlaku sebagai bank untuk bank sentral-bank sentral di dunia. Sedangkan BIS Working Party sendiri adalah sebuah forum diskusi rutin yang diselenggarakan oleh BIS, dengan penyelenggaraan dilakukan di negara-negara anggota BIS.
(hen/qom)











































