.webp)
Hal ini tidak terlepas dari upaya memberikan iklim usaha penyaluran kredit KUR agar terjadi kompetisi antar bank, terutama bagi pemain baru.
Hal ini dikatakan oleh Managing Direktur Bidang Usaha Kecil dan Menengah Sulaiman Arif Aryanto dalam acara Lokakarya Nasional Memantapkan pola linkage bank-LKM dalam upaya percepetan penanggulangan kemiskinan melalui KUR mikro di gedung SME'sCo Promotion Center (SPC), Jakarta, Selasa (10/6/2008).
"Lagi-lagi suku bunga bukan hal yang krusial bagi UMKM tetapi yang penting mendapatkan akses. Sehingga kalau semua mencoba masuk KUR ada kompetisi dengan catatan dengan bukan bunga yang rendah," katanya.
Sulaiman menambahkan, meski mendapat jaminan dari lembaga penjamin, namun perbankan justru berupaya menekan dana klaim dari lembaga penjamin. Dengan demikian dana pemerintah yang disalurkan tidak tergerus karena memberikan jaminan gagal bayar.
"Tujuan bank adalah bukan mencari kredit bermasalah, bagi BRI misalnya seminimal mungkin kita bisa mengklaim ke penjamin. Sehingga pemerintah juga tidak dirugikan," jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa KUR mikro, sekarang ini justru harus berorientasi pada visible usaha dari nasabah sedangkan aspek penjaminan bukan menjadi hal yang masalah lagi.
Hingga kini BRI telah menyalurkan beberapa KUR diantaranya KUR retail untuk pinjaman berjumlah antara Rp 5 juta hingga Rp 500 juta dengan menyediakan layanan kantor cabang pembantu sebanyak 450 unit kerja.
Sedangkan untuk KUR Mikro dengan pinjaman Rp 5 juta kebawah dilayani oleh 4300 unit layanan, dan KUR linkage dengan lembaga keuangan yang lain seperti BKD, KSP/USP dan lain-lain. "Kita mencoba setiap tahun minimum 100 outlet baru," tambahnya.
Sementara itu Ketua Komite Nasional Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia (Komnas PKMI) B. S Kusmuljono megatakan bahwa tingkat suku bunga yang mencapai 24% per tahun dinilai masih terlalu tinggi. Ia mendorong agar suku bunga KUR Mikro bisa mencapai 12%. (hen/qom)
