Lembaga Keuangan Mikro Tak Hanya Sekedar Proyek

Nusa Dua - Indonesia memiliki lebih dari 50.000 lembaga keuangan mikro. Keberadaan sumber pendanaan mikro itu akan terus didorong hingga berkesinambungan, dan tak hanya menjadi sekedar proyek-proyekan.

Demikian disampaikan Gubernur BI Boediono dalam konferensi pers acara "The Asia-Pacific Regional Microcredit Summit 2008" di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Bali, Senin (28/7/2008).

"Di Indonesia kami ingin mendorong keuangan mikro sebagai industri sustainable, bukan hanya sebagai proyek. Soal modal, negara tidak kekurangan, tapi pendekatan memang masih menjadi tantangan untuk dikembangkan," jelas Boediono.

Dalam kesempatan tersebut, Boediono juga menjelaskan tentang tema pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan itu ada 4 tema yakni:
1. Mencapai orang yang paling miskin
2. Mencapai dan memberdayakan perempuan
3. Membangun institusi yang mandiri secara finansial.
4. Menjamin adanya dampak positif bagi kehidupan klien dan keluarga.

"Saya percaya kita akan mendapat keuntungan dengan berbagi pengalaman dari tema di atas. Kita bisa belajar untuk mengimplementasikan proses yang efektif untuk menyediakan servis keuangan yang dapat diakses masyarakat miskin pedesaan," katanya.

Boediono juga menjelaskan, lembaga keuangan mikro di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Sekitar 50 ribu lembaga keuangan mikro di Indonesia, bahkan diantaranya telah berumur 100 tahun.

"Indonesia memiliki skema mikro kredit yang luas mulai dari koperasi, pegadaian sampai perbankan. Di sektor perbankan kita punya sekitar 3.000 kantor bank di desa. Dan yang paling dikenal adalah BRI unit desa," imbuhnya.

BI kini sedang berinisiatif untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro, apakah langsung lewat bank atau bekerjasama dengan beberapa institusi untuk memperluas akses bagi masyarakat yang belum terjangkau.

Presiden SBY sebelumnya menyampaikan sekitar 40 juta masyarakat Indonesia hingga kini belum memperoleh akses kredit dari lembaga keuangan yang mencapai 50.000 itu.

"Pemerintah juga akan memberikan dukungan dengan menghilangkan agunan, dengan menyediakan asuransi kredit bahkan subsidi bunga agar bisa ditekan serendah mungkin bagi kelompok usaha mikro," pungkasnya. (qom/ir)