Dewan Tagih Realisasi Pencairan KUR Tanpa Jaminan Aset

Jakarta - DPR menagih pemerintah untuk segera merealisasikan janji untuk pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan aset yang mencapai Rp 14 triliun sampai Rp 15 triliun atau setara dengan US$ 1,5 miliar pada tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Agung Laksono dalam pembukaan masa sidang dan pembacaan nota keuangan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/008).

"Dewan akan melakukan pengawasan terhadap pengucuran KUR agar pelaksanaanya tidak lolos. Diakui bahwa untuk menjalankan pelayanan keuangan mikro secara profesional bukanlah hal yang mudah dan sederhana, karena harus dilakukan secara efisien dan efektif," urainya.

Agung menjelaskan, DPR menaruh perhatian besar pada komitmen pemerintah dan upaya memberdayakan UMKM. Dewan sangat setuju agar program bagi UMKM perlu dioptimalkan melalui berbagai fasilitas terutama akses modal.

Menurut Agung, usaha kecil membutuhkan kredit agar mereka dapat berkembang. Selama ini usaha kecil dan menengah selalu dihadapkan pada masalah klasik yaitu akses kredit dan bunga tinggi.

"Kenaikan suku bunga kredit dipastikan akan membuat beban usaha para pengusaha kecil makin berat. Tekanan semakin bertubi dimana daya beli masyarakat menurun akibat inflasi yang tinggi," tegasnya.

(qom/ir)