UU Cipta Kerja Disebut Bisa Dongkrak Kepatuhan Wajib Pajak

Faidah Umu Sofuroh - detikFinance
Kamis, 14 Jan 2021 16:13 WIB
Ditjen Pajak Akses Rekening Bank
Foto: Tim Infografis: Fuad Hasim
Jakarta -

Dalam UU Cipta Kerja Pasal 112 dan 113 antara lain mengatur tentang Relaksasi Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak, Pengaturan Ulang Sanksi Administrasi dan Imbalan Bunga, wajib pajak diberikan berbagai relaksasi atas pengkreditan pajak masukan dan pengenaan sanksi administrasi serta pemberian imbalan bunga dengan tarif yang lebih fleksibel.

Adapun relaksasi yang diberikan salah satunya pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT dan/atau ditemukan saat pemeriksaan dapat dikreditkan. Hal itu tercantum dalam Pasal 112. Sementara itu dalam pasal 113 salah satunya memuat soal imbalan bunga jika SKPLB terlambat diterbitkan maka akan diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu.

Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, diharapkan dapat membantu wajib pajak di masa pandemi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan rasa sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Berdasarkan keterangan tertulis Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (23/12/2020), berikut isi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 112 dan 113 yang mengatur tentang Relaksasi Hak Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak dan Pengaturan Ulang Sanksi Administrasi serta Imbalan Bunga.

Pasal 112

  • Semua perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan penyerahan BKP/JKP dapat dikreditkan meskipun PKP belum melakukan penyerahan terutang PPN.

  • Deemed Pajak Masukan sebesar 80% untuk perolehan BKP/JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKPTP dan JKP dari luar daerah pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.

  • Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT dan/atau ditemukan saat pemeriksaan dapat dikreditkan.

  • Pajak Masukan yang ditagih dengan ketetapan pajak dapat dikreditkan sebesar jumlah pokok PPN.

Pasal 113

  • Sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu pada suku bunga acuan ditambah uplift factor dibagi 12. Uplift factor:

  1. Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3). Self assessment + 0%

  2. Pasal 8 ayat (2), (2a); Pasal 9 ayat (2a), (2b); Pasal 14 ayat (3). Self assessment + 5%

  3. Pasal 8 ayat (5). Self assessment + 10%

  4. Pasal 13 ayat (2), (2a). Self assessment + 15%

  • Sanksi PKP yang tidak atau terlambat membuat faktur; PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, berupa denda sebesar 1% dari DPP.

  • Imbalan bunga berupa bunga per bulan mengacu pada suku bunga acuan dibagi 12.

  • Penerbitan STP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan.

  • Imbalan bunga jika SKPLB terlambat diterbitkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu.

  • Imbalan bunga tidak diberikan dalam hal Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya atau pengajuan penghentian penyidikan.

  • Berikut ilustrasi pengenaan sanksi administrasi perpajakan.

Ditjen PajakDitjen Pajak Foto: dok. DJP
Ditjen PajakDitjen Pajak Foto: dok. DJP
Ditjen PajakDitjen Pajak Foto: dok. DJP
Ditjen PajakDitjen Pajak Foto: dok. DJP

Itu lah isi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 112 dan 113 yang mengatur tentang Relaksasi Hak Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak dan Pengaturan Ulang Sanksi Administrasi dan Imbalan Bunga.

Untuk info lebih lengkap, dapat mengunjungi web pajak.go.id atau klik di sini.

(prf/hns)