Demikian disampaikan oleh Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Setyo Maharso di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (9/12/2010).
"Ada beberapa yang jadi perhatian kita mengenai kekuranagn rumah bagi masyarakat yang masih membutuhkan yaitu sekitar 7,6 juta unit, deadlock. Salah satunya kita ingin bahwa rumah itu bukan menjadi tanggungjawab kita sebagai pengembang tetapi salah satunya pemerintah," ujar Setyo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tabungan ini mempercepat pengumpulan dana sehingga saudara-saudara kita mendapatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang lebih murah," kata Setyo.
Dikatakan Setyo saat ini daya beli masyarakat yang rendah menjadi kendala pembangunan perumahan ini. Karena itu ada program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang diberikan bank-bank yang ditunjuk pemerintah dengan bunga murah.
Selain soal kekurangan pasokan rumah. Kepada Wapres Boediono, Setyo juga meminta adanya kepastian soal aturan kepemilikan asing di sektor properti Indonesia.
"Kita juga laporkan pengembangan mengenai keinginan kami untuk regulasi kepemilikan orang asing bagi apartemen. Kita ingin dengan adanya regulasi itu nanti banyak investor atau orang asing yang membeli untuk ditempati," ujar Setyo.
(dnl/qom)











































