Pembangunan Kota Mandiri Kurangi 'Beban' Jakarta

Pembangunan Kota Mandiri Kurangi 'Beban' Jakarta

- detikFinance
Senin, 20 Des 2010 17:37 WIB
Jakarta - Padatnya jumlah penduduk dan kendaraan di Jakarta membuat kesemrawutan transportasi di ibukota sulit diatasi. Namun masalah ini bisa dipecahkan lewat pembentukkan Kota Mandiri.

"Menurut data, 50% masyarakat (Indonesia) bertempat tinggal di kota. Ini perlu keseimbangan. Untuk itu penting kota satelit, hingga tidak membebani Jakarta," ungkap Direktur Utama PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) Hiramsyah S. Thaib di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (20/12/2010).

Ia menambahkan, selama ini warga yang bertempat tinggal di sekitar Jakarta masih beraktivitas di ibukota. Ini yang menjadikan Jakarta padat. Dengan konsep kota satelit atau mandiri, kesemrawutan transportasi di Jakarta bukan tak mungkin diatasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bukit Jonggol Asri (BJA) memiliki lahan 13 ribu ha. BJA akan jadi kota mandiri yang memiliki karakter dan basis ekonomi sendiri. Jadi jangan kerja di Jakarta," jelasnya.

Selama ini, katanya, terjadi pemborosan energi yang luar biasa dengan arus kendaraan yang lalu lalang dari Jakarta dari dan ke kota sekitar. Ini artinya, ada masalah besar atas pergerakkan manusia yang tidak efisien.

"Ini harga minyak sudah naik. Jangan nanti kalau sudah naik baru ribut. Problem pergerakkan manusia yang tidak efisien, hingga terjadi pemborosan (minyak dunia) yang luar biasa. Pecahkan masalah transportasi. Ini harus diantisipasi tidak hanya pemerintah, juga pengembang," tutur Hiramsyah.

Bukit Jonggol Asri merupakan salah satu megaproyek Bakrieland. Perusahaan ini pun siap dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi berbasis industri kreatif. Tidak hanya aset di Bukit Jonggol Asri, sejumlah proyek pun dibangun di Lido Lake Resort Sukabumi dan Bogor Nirwana Residence.

"Kita akan lihat, kreatif yang mana untuk Lido, BJA, atau Bogor Nirwana. Masterplan sedang kerjakan dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi yang lebih penting adalah karakter, bukan hanya tata tuang secara fisik," paparnya.

Ia juga menyebut, tipe kepemilikan atas tanah di Indonesia terlalu beragam. Ini menjadikan konsep pengembangan properti di Indonesia berjalan lambat.

"Ada Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Milik (HM), dan lain-lain. Terlalu ribet, jadi disederhanakan saja. Ini akan membuat investor menarik dan bankable," tutur Hiramsyah.

(wep/dnl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads