Transaksi KPR Anjlok Gara-gara Kisruh BPHTB

Jakarta - Belum jelasnya pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) membuat transaksi KPR menjadi mandek. Jumlah transaksi pembiayaan rumah subsidi pun turun 50% lebih.

Direktur Mortgage and Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Irman Alfian Zahirudin Gusman mengatakan, biasanya dalam sebulan transaksi perumahan lewat program subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiyaan Perumahan (FLPP) bisa mencapai 7 ribu unit.

"Tapi karena ada isu BPHTB ini, kita hanya luncurkan 3 ribu unit sebulan sebesar Rp 151 miliar," ujar Irman di kantor Kementerian Perumahan Rakyat, Jakarta, Snein (31/1/2011).

Dikatakan Irman, pihaknya bersama-sama dengan Real Estate Indonesia (REI) meminta kisruh BPHTB ini secepatnya diselesaikan.

"Jadi saat ini bank memberikan kredit dengan perjanjian yang seandainya. Kalau ini dibiarkan misalkan sampai Rp 4 triliun, bisa mati kita jika tidak ada surat-suratnya," kata Irman.

Rencana awal BTN, lewat program FLPP ini, dalam sebulan transaksi perumahan bisa mencapai 10 ribu unit. Namun kisruh BPHTB ini membuat rencana tersebut tertunda. "Masalah BPHTB masih akan terjadi di Februari," kata Irman.

Seperti diketahui, mulai 2011 pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pelaksanaan pungutan BPHTB ke pemerintah daerah. Namun masih banyak daerah yang belum siap untuk memungut BPHTB akibat belum keluarnya Perda sebagai landasan hukumnya.
(dnl/qom)