Pemda Enggan Sediakan Lahan untuk Program Rumah Super Murah

Denpasar - Sejumlah pemerintah daerah (Pemda) diketahui enggan menyediakan lahan untuk program rumah super murah yang diwacanakan oleh Presidan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Program tersebut dianggap menyediakan perumahan kumuh mengingat anggarannya yang superminim.

Hal tersebut disampaikan Menteri Negara Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa usai membuka acara Konsultasi Regional Wilayah Tengah Program Pengembangan Kawasan Tahun 2011 di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis (24/2/2011).

"Masih banyak daerah yang enggan dengan program ini karena dianggap menyediakan perrumahan kumuh," keluhnya.

Suharso juga mengungkapkan, program rumah super murah seharga Rp 5-10 juta yang semula akan dijalankan pada tahun 2012, kemungkinan akan dipercepat dengan menggunakan APBNP-2011.

"Kita coba mulai dengan menggunakan APBN Perubahan tahun ini," ungkapnya.

Sejumlah daerah memang mengungkapkan kesulitannya untuk menyediakan lahan bagi rumah murah tersebut. Diantaranya adalah Bali yang tak mampu menyediakan lahan karena harga tanah sudah melambung tinggi.

Ketua Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) Bali Cokorda Ngurah Pemayun mengatakan program rumah super murah sangat bagus. Namun, ia akan berkonsultasi dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika terkait program tersebut.

"Saya akan konsultasikan dulu," kata Pemayun dalam acara yang sama.

Disebutkan, Bali telah memiliki program bedah rumah yang berjalan sejak 2010. Pada tahun 2010, bedah rumah yang terealisasi sebanyak 850 unit. Tahun 2011, menargetkan bedah rumah 1.000 unit.

Pemayun menjelaskan, Pemprov Bali kesulitan menyediakan lahan program rumah super murah tersebut. "Wah, kalau itu susah," ujarnya berlalu.

Sebelumnya, Presiden SBY mengaku iba melihat masih banyaknya masyarakat yang tinggal di kolong jembatan. Karena itu, pemerintah menjanjikan rumah murah seharga Rp 5-10 juta dengan skema kredit lunak bagi masyarakat miskin.

"Apa yang saya pikirkan saudara-saudara? Di kolong-kolong jembatan, saya kira ketika saudara naik mobil, melewati tempat itu, ada saudara kita yang bermalam di situ, tentu tidak baik kita membiarkan. Di bantaran sungai atau di tempat-tempat lain yang sepatutnya tidak di situ," tutur SBY saat memberi arahan dalam raker pemerintah bidang ekonomi di Istana Bogor, Selasa (22/2/2011).

(gds/qom)