JK: Program Rumah Murah Harus Konkret

Jakarta - Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) ikut angkat bicara soal program rumah murah yang saat ini sedang ramai diwacanakan. Menurutnya program perumahan termasuk rumah tapak (landed house) maupun rumah susun harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

"Program rumah murah bagi masyarakat memang diperlukan. Akan tetapi perlu langkah yang kongkret bagaimana rumah tersebut bisa dilaksanakan," kata JK sesuai dikutip dari situs Kementerian Perumahan Rakyat, Selasa (1/3/2011).

Menurut JK kebutuhan rumah yang terus meningkat setiap tahunnya harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Setiap tahunnya backlog (keluarga tak punya rumah) perumahan di Indonesia terus bertambah, bahkan tahun 2011 diperkirakan mencapai 8 juta.

Sementara itu Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa berharap berbagai lembaga yang bergerak di bidang perumahan rakyat seperti Housing and Urban Development (HUD) Institute serta Lembaga Pengajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LP P3I) bisa mengembangkan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam program pembangunan perumahan di Indonesia.

"HUD Institute dan LP P3I harus bisa menjadi lembaga yang mengembangkan serta mensosialisasikan program perumahan serta meningkatkan peran serta masyarakat," kata Suharso.

Menurut Suharso rumah sangatlah penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Adanya rumah yang dibangun dan tertata dengan baik diharapkan dapat memberikan kesejukan dan kenyamanan bagi para penghuninya.

"Setiap orang pastinya pulang ke rumah setelah melakukan berbagai aktifitas kerja. Oleh karena itu, rumah harus mampu memberikan kesejukan dan kenyamanan bagi para penghunianya,"  katanya.

Munculnya berbagai masalah perumahan, kata Suharso Monoarfa, tidak hanya dialami oleh Indonesia saja.  Negara-negara maju seperti Amerika Serikat juga pernah mengalaminya dengan munculnya wilayah kumuh di perkotaan.

Adanya intervensi pemerintah serta kerjasama antar pemangku kepentingan bidang perumahan dan masyarakat akhirnya dapat menciptakan lingkungan perumahan yang nyaman untuk dihuni.

Seperti diketahui saat ini pemerintah sedang menggodok konsep rumah murah seharga Rp 20-26 juta per unit yang akan masuk dalam fasilitas likuiditas pembiayaan perumahaan (FLPP). Sementara program pendanaan perumahan seharga Rp 5-10 juta sudah dikembangkan dengan pola pengembangan perumahan swadaya atau 'bedah rumah'. (hen/dnl)