Ciputra: Masyarakat Sudah 'Lapar' dengan Rumah Murah

Ciputra: Masyarakat Sudah 'Lapar' dengan Rumah Murah

- detikFinance
Rabu, 09 Mar 2011 16:18 WIB
Jakarta - Pendiri Ciputra Grup, Ciputra menyatakan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap rumah murah sudah sangat mendesak. Ia mengibaratkan adanya rencana program rumah murah saat ini seperti orang yang sedang kelaparan lalu mendapat asupan makanan.

"Mewujudkan rumah murah harus dengan Central Residential Fund atau pusat dana perumahan, kalau untuk penanganan kebutuhan (rumah) Rp 20-25 juta itu seperti sudah lapar dan diberikan makan," kata Ciputra dalam acara Young Developer Forum Meet Ciputra, di Balai Kartini, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (9/3/2011).

Meski sudah menjadi kebutuhan dasar, konsep rumah murah tapak (landed house) saat ini lambat laun harus bergeser menjadi rumah vertikal.
Ciputra membayangkan nantinya akan ada pengembangan rumah susun sangat murah di perkotaan yang bisa dikembangkan melalui pendanaan Central Residential Fund seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lagipula di Jakarta sudah sulit mencari lahan yang memadai, kita harus hemat lahan juga infrastruktur, Jakarta harus membangun gedung di atas 10 lantai agar hemat lahan," jelasnya.

Ia juga mengkritik soal pengembangan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang bisa dibilang gagal, selain menciptakan kekumuhan baru karena masyarakat merasa tak memiliki. Adanya rusunawa, masyarakat akhirnya tak memiliki rumahnya sendiri karena harus terus menyewa.

"Sejak  dua tahun lalu saya sudah bilang ke pemerintah, jangan bikin rumah dengan sistem sewa kayak rusunawa, atau yang sekarang ini sewa," jelasnya.

Seperti diketahui pemerintah tengah menggodok pengembangkan rumah murah seharga Rp 20-25 juta per unit. Tahun ini setidaknya ditargetkan bisa terealisasi 100.000 unit rumah murah.

Melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) masyarakat menengah ke bawah bisa menikmati rumah ini tanpa uang muka dengan cicilan yang dijanjikan pemerintah berkisar Rp 200-250.000 per bulan.
(hen/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads