Program Bunga KPR Subsidi Mandeg, Pengembang Tak Mau Cengeng

Jakarta - Pengembang mengaku tidak cengeng dan meminta-minta Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) agar Perjanjian Kerja Sama Operasi (PKO) program bunga KPR subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) baru segera bergulir. Desakan ini tidak lepas dari dampak terhentinya FLPP akibat kisruh soal bunga kredit antara bank penyalur dengan pemerintah.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso dalam acara rangkaian ulang tahun REI ke-40 di kantornya, Simprug, Jakarta, Jumat (10/2/2012).

"Yang resah bukan REI. Sebagai pengusaha kita tidak cengeng. Kita dukung segala upaya dalam mencapai titik temu bunga FLPP. Kita tidak bisa intervensi juga, kepada BTN (Bank Tabungan Negara) atau bank lain untuk ikutan (FLPP). Mereka pasti ada hitungannya," paparnya.

Setyo menambahkan, dampak masif yang dapat terjadi adalah tertundanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah. Pasalnya belum ada payung hukum baru, terkait FLPP 2012.

Ia juga memperhatikan pengembang yang ada di daerah, karena tidak bisa menjalankan usahanya. Pengembang kecil menengah sangat tergantung pada cashflow. Hingga saat kredit program macet, berpengaruh kepada kinerja perusahaan.

"Masyarakat saat ini wait and see. Akan jalan lagi atau tidak? Padahal kondisinya masyarakat sudah butuh rumah. Kan kasian," tuturnya.

Pengembang pun dapat dengan mudah mengubah rumah mereka dari skema FLPP ke konvensional agar dapat terserap pasar. "Pengusaha kan nggak mau rugi, kalau nggak jalan (rumah skema FLPP) yang kita ngga bangun. Kita create produk Rp 100 juta," tegasnya.

Setyo juga memahami pemikiran Djan Faridz, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) baru. Sebagai pengusaha, ia memiliki hitungan dengan BI rate mengalami tren penurunan, harusnya suku bunga KPR juga mengikuti.

"Beliau kan dari pengusaha. Pikirnya bunga turun. Jadi kalau nggak mau bunga 5%, ya udah nggak usaha ikutan (bank pembayar, termasuk BTN," ujar Setyo.

Baginya, kisruh KPR FLPP dapat terselesaikan dengan komunikasi yang intensif. "Harus duduk bareng. Kan ada asosiasi perbankan BUMN, Himbara. Temukan solusinya seperti apa," imbuh Setyo.

(wep/dnl)