Program Bedah Rumah Dianggap Belepotan

Jakarta - Program Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz terkait bedah rumah dituding layaknya program bantuan langsung tunai (BLT) yang harusnya menjadi tugas Kementerian Sosial. Tugas Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) bukan membedah rumah.

Hal ini disampaikan oleh Ekonom Faisal Basri di sela-sela peluncuran Muamalat Consumer Center Bank Muamalat di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (28/3/2012).

"Saya bingung, Menteri Perumahan Rakyat tugasnya adalah menciptakan iklim yang memungkinkan stakeholder bergerak satu arah. Kalau bedah rumah itu kan kayak BLT. Itu tugas Mensos (menteri sosial). Ini hibah dan tidak melalui mekanisme bank dan tender," tuturnya.

Menurutnya pelaksanaan program bedah rumah Kemenpera juga berpeluang menciptakan korupsi dan kolusi. Meski Kemenpera telah membuat sistem pengawasan melalui Pemda terkait hingga badan pengawas yang didirikan masyarakat sekitar.

"Dengan tidak ada tender, pasti pelaksanannya belepotan," tegasnya. Terlebih bedah rumah tidak menjawab tantangan backlog atau kekurangan perumahan yang kini mencapai 13,6 juta rumah.

Sebelumnya, Menpera Djan Faridz menyampaikan, pemerintah akan mendorong pembangunan 250 ribu rumah layak khususnya untuk masyarakat miskin. Dana tiap rumah yang diambil dari APBN mencapai Rp 6 juta per rumah.

Namun, 250 ribu rumah murah ini bersifat renovasi. Sedangkan pembangunan rumah baru hanya 20 ribu unit. "Anggaran tahun ini, 40 ribu perbaikan rumah dan 20 ribu unit. Tahun ini kami minta tambahan dana Rp 1,3 triliun dengan unit yang bisa bertambah menjadi 250 ribu rumah," jelas Djan Faridz beberapa waktu lalu.

(wep/hen)