Proyek Rusun 30 Lantai di Bantaran Ciliwung Dipertanyakan DPR

Jakarta - Pemerintah berencana akan membangun rumah susun sewa (rusunawa) setinggi 30 lantai di tepi Sungai Ciliwung untuk warga kumuh di sekitar bantaran kali. Namun rencana ini dipertanyakan oleh kalangan DPR-RI khususnya komisi V.

Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhidin Mohamad Said mengatakan rencananya rusun itu akan dibangun oleh kementerian perumahan rakyat (Kemenpera) karena penugasan DPR. Namun pihaknya menganggap seharusnya rusun ini dibangun oleh kementerian PU yang sudah berpengalaman.

"Ini problem, suatu sisi kemenpera dengan kita supaya ada revisi untuk membangun rusun 30 lantai di sekitar Ciliwung, aneh juga. Jangan-jangan presiden lupa ini. kata kemenpera, katanya mereka diberikan tugas khuisus. SDM di kemenpera itu terbatas, jangan sampai membuat perencanaan di luar kemampuan. 6 susun (lantai) saja sulit dibangun apalagi 30 lantai di kali Ciliwung," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6/2012).

Sementara itu anggota Komisi V lainnya Mulyadi mengatakan pembangunan rusunawa ada dua kementerian yang membidangi. Yaitu tugas dan fungsi untuk mengatasai kawasan kumuh ditangani oleh Kementerian PU, sedangkan yang lainnya oleh Kemenpera.

"Yang jadi kebingungan kita sekarang Ciliwung kan kawasan kumuh, kenapa di-takeover sama kemenpera. Yang kita tekankan di sana supaya ada koordinasi menteri PU dengan menpera," katanya

Menurutnya harus ada koordinasi antara dua kementerian tersebut. Baginya, kementerian PU lebih berpengalaman dalam hal membangun gedung. Ia juga mengatakan DPR juga khawatir soal rencana pembangunan gedung rusun 30 tingkat terutama dari sisi budaya, karena orang-orang yang biasa tinggal di gubuk harus naik lift.

"Ini secara kultur bagaimana, terus kesiapan sosialisasinya sampai sejauh mana. Jangan sampai nanti dibangun akhirnya yang menempati bukan MBR (masyarakat berpengsilan rendah) yang tinggal di daerah Ciliwung. Ini bukan persoalan sederhana, ini persoalan sosial. Orang yang boro-boro tinggal di atas, orang yang naik gedung tinggi itu saja belum pernah. Bagaimana verifikasinya?" tanya Mulyadi.
(hen/dnl)