Pemerintah Singapura Punya Siasat Cegah Bubble Properti

Jakarta - Pesatnya industri properti membawa para pemilik uang berburu apartemen di Singapura. Pemerintah Singapura pun kerap mengeluarkan kebijakan untuk menutup celah terjadinya gelembung (bubble).

Kebijakan terakhir yang dikeluarkan adalah pengenaan bea tambahan 10% stamp duty bagi orang asing yang merupakan pola kebijakan proteksionisme terbaru. Terbukti angka penjualan bisa ditahan sementara, namun kembali bangkit setelah masa relaksasi.

"Seringkali pemerintah Singapura mengeluarkan kebijakan, untuk rem pertumbuhan properti. Supaya tidak berimbas ke ekonominya. Kalau sudah slow, mereka buka lagi," jelas Sekjen DPP Real Estate Indonesia (REI) Eddy Hussy, di Singapura, Kamis (21/6/2012).

Tercatat sepanjang 2011 terdapat 15.904 properti residensial telah terjual di Singapura. Menjelang akhir 2011, keluarlah aturan additional buyers stamp duty, yakni ada ekstra tambahan 10%, dari sebelumnya hanya 3%.

Dengan aturan terbaru ini, penjualan langsung drop menjadi hanya 632 unit. "Namun tidak perlu waktu lama, penjualan kembali naiik jadi 1.872 kemudian 2.413 unit di Januari 2012," kata Deputy General Manager Far East Organization, Tommy William kemarin.

Asosiasi agen properti Singapura atau Institute of Estate Agents (iEA) menambahkan, penambahan pajak bertujuan mencegah bubble properti. Terlebih selama 10 tahun terakhir, pasar properti Singapura mengalami pertumbuhan luar biasa.

"Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah dengan menaikkan pajak penjualan properti terutama kepada pembeli warga negara asing. Jika tidak dikontrol maka pasar Singapura berpotensi mengalami bubble properti," kata Assistant Honorary Treasurer Institute of Estate Agents, Subash Chandran Pillay.

Data IProperty Asia Property Market Sentiment Report 2012 memperlihatkan, penjualan properti di Singapura tahun lalu sebanyak 78% dikuasai warga lokal, sisanya 22% dikuasai asing.

Dari 22% kepemilikan asing tersebut, orang Malaysia memiliki properti paling tinggi, 25%. Kemudian China 20%, Indonesia 17%, India 12%, sisanya investor dari sejumlah negara.

(wep/dnl)