Anggaran Perumahan Naik, Pakai Untuk Kepentingan Rakyat!

Jakarta - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengalokasikan anggaran perumahan Rp 27,88 triliun untuk tahun 2013. Dengan alokasi yang meningkat ini, pengembang properti berharap pemerintah fokus pada kebijakan pro rakyat, yakni menghadirkan rumah layak huni dengan harga terjangkau.

Bukan lebih condong kepada proyek-proyek seperti Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang diyakini tidak efekti mengurangi jumlah backlog perumahan.

Hal ini diutarakan Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesa (Apersi), Eddy Ganefo kepada detikFinance, Jumat (24/8/2012).

"Memang kami sudah dengar terkait anggaran perumahan, dan kami berharap fokus kepada kebijakan. Jangan senang bikin proyek-proyek seperti Rusunawa," katanya.

Ia menjelaskan, selama ini kebijakan pemerintah terkait perumahan masih amburadul. Imbasnya, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) makin sulit memiliki rumah setelah program subsidi bunga (FLPP) terhenti di awal 2012.

"Fokus saja kepada regulasi yang selama ini masih amburadul. Ini ditunjukkan dengan Permen (Peraturan Menteri) sudah diubah tiga kali dan terkesan dipaksakan," tambahnya.

Pemerintah bisa mengefektifkan program FLPP untuk masyarakat, dengan cara penambahan bantuan Uang Muka (UM).

"Subsidi untuk MBR baru atau lama bisa ditambah. Kebijakan dengan menyentuh langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dulu ada bantuan DP, itu sangat membantu," tegas Eddy.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Setyo Maharso, mendukung penuh peningkatan 113,97% anggaran perumahan dari Rp 13,031 triliun menjadi Rp 27,88 triliun, asalkan peruntukkannya jelas.

"Alokasi anggarannya kita belum tahu untuk apa saja, namun dengan persentase yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu tentu baik. Terlebih batuan (anggaran) untuk subsidi," imbuhnya.

(wep/ang)