Hore! MK Kabulkan Pengembang, Rumah di Bawah Tipe 36 Boleh Dibangun

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesa (Apersi) soal penghapusan pasal 22 ayat 3 UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Artinya tidak ada lagi kewajiban bagi pengembang untuk membangun rumah minimal 36 m2.

Keputusan MK ini akan berdampak pada masyarakat bisa menikmati subsidi rumah dengan luas di bawah 36 m2. Pemenuhan gugatan pencabutan pasal 22 ayat 3 ini dibacakan dalam putusan MK yang diketuai oleh Mahfud MD.

"Dengan ini memutuskan untuk menyetujui pemohon untuk batasan rumah tapak dan deret minimal tipe 36 m2 UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman," kata Mahfud di kantor MK, Jakarta, Rabu (3/10/2012).

Atas putusan ini, masyarakat berpenghasilan rendah bisa membeli rumah dibawah tipe 36 m2 dan mendapatkan subsidi dari pemerintah melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Ketua DPD Apersi Eddy Ganefo menegaskan, putusan MK ini adalah kemenangan rakyat Indonesia, bukan Apersi. Hal ini karena masyarakat yang memiliki kemampuan membeli rumah di bawah tipe 36 m2, bisa terakomodasi.

"Masyarakat yang bisa beli di bawah 36 m2 masih banyak. Dengan putusan ini maka mereka bisa menikmati subsidi," tambahnya.

Kuasa hukum Apersi M. Joni menuturkan, keputusan MK adalah tepat karena UU. No 1/2011 telah melanggar konstitusi khususnya meniadakan hak orang untuk memperoleh rumah. "Melanggar konstitusi pasal 28 ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas, salah satunya, tempat tinggal," kata Joni.

(/)