Djan Faridz dan Foke Sempat Tak Harmonis Soal Kebijakan Perumahan di Jakarta

Jakarta - Pihak Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) berharap bisa berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta usai terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai gubernur. Pada era pemerintahan DKI sebelumnya, yang dipimpin Fauzi Bowo (Foke) kerap ditemui ketidakharmonisan.

Menurut Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya Kemenpera Eko Heripoerwanto, pihaknya telah bertemu langsung Jokowi untuk mensinergikan pekerjaan bidang perumahan, khususnya di Jakarta.

"Sebelum Lebaran (Idul Adha) Pak Menteri (Djan Faridz) sudah ketemu Pak Jokowi untuk membahas masalah perumahan," tutur Eko dalam diskusi: "Mencari Solusi Mengatasi Kawasan Kumuh" di Panangian School of Property, Jakarta, Selasa (30/10/2012).

Ia berharap ada kegiatan yang bisa dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah DKI Jakarta, demi membangun kota Jakarta di masa mendatang. "Barangkali ke depan ada kolaborasi harmonis," tambahnya.

Eko bercerita, semasa kepemimpinan Foke sebagai Gubernur Jakarta program kementerian perumahan rakyat tidak selalu sejalan dengan Pemprov DKI Jakarta. Misalnya, saat musim kebakaran di beberapa pemukiman padat di Jakarta beberapa waktu lalu, tiga Kementerian yaitu Kemenkokesra, Kemenpera dan Kemensos berinisiatif datang ke lokasi sebelum Pemprov DKI Jakarta turun lapangan.

"Saat Juli-Agustus banyak kebakaran menimpa pemukiman kumuh, dan tiga menteri hadir, jauh sebelum pemimpin (Gubernur DKI Jakarta) terjun," tambahnya.

Waktu itu Kemenpera melakukan perbaikan rumah yang terbakar, antaralain di tiga wilayah yaitu Koja, Karet dan Tambora. Hasilnya antaralain diputuskan untuk membangun 129 rumah swadaya.

"Kita lakukan survei dan diputuskan wilayah Koja kita bangun 129 rumah," tegas Eko.

Sebelumnya Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mempertanyakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Menurut Djan kondisi ini membuat para pengembang properti tidak tertarik untuk membangun rusunami di Jakarta. Dengan KLB 3,5 yang ditetapkan Pemda DKI maka tinggi lantai rusunami yang dibangun tidak terlalu tinggi.

"Sebenarnya perumahan rakyat di Jakarta itu tumbuh, hanya saja ada permasalahan tentang KLB," ungkap Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz di Kantor Kemenko Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Peraturan mengenai KLB atau yang biasa disebut koefisien lantai bangunan yang selama ini menjadi persoalan mandeknya pembangunan rumah subsidi alias rumah rakyat murah di Jakarta.

Menurut Djan Faridz selama ini Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menerapkan sistem KLB 3,5 yang jelas-jelas tidak menarik pihak pengembang untuk membangun rusunami. "Nah dengan zaman Pak Fauzi, KLB-nya itu cuma 3,5 kalau 3,5 itu cuma 12 lantai, sehingga tidak efisien," katanya.

(wep/hen)