Jokowi Segera Bereskan 100 RW Kumuh di Jakarta

Jakarta - Gubernur DKI Jokowi siap merealisasikan pemberantasan kawasan kumuh di Jakarta. Jokowi sudah memerintahkan Dinas Perumahan untuk bekerja keras.

Untuk tahap awal, Jokowi menargetkan 100 Rukun Warga (RW) dari 392 RW akan bebas kumuh dalam waktu satu tahun ke depan. Estimasi biaya untuk memberantas kawasan kumuh ini mencapai Rp 40 miliar per RW.

"Perhitungan Rp 40 miliar, jadi total Rp 4 triliun. Targetnya langsung tertangani, satu tahun selesai. Dan total seluruhnya 2-3 tahun," kata Perwakilan Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta, Dian Permata S. dalam diskusi: "Mencari Solusi Mengatasi Kawasan Kumuh" di Panangian School of Property, Jakarta, Selasa (30/10/2012).

Untuk mendukung visi dan misi Jokowi, aparatur PNS Jakarta diharuskan kerja lebih keras. Ia bercerita, banyak perubahan yang harus dilakukan PNS Jakarta saat Jokowi memimpin Jakarta.

Pekerjaan rumah Pemprov harus segera dilaksanakan tanpa harus menunggu pembahasan anggaran ataupun birokrasi yang menyita waktu.

"Di Dinas Perumahan, fokus pada pekerjaan. Beda antara pak Fauzi Bowo dan Jokowi. Dulu, banyak program Kementerian bagus dan bisa dilaksanakan, tapi tersendat karena birokrasi karena dukungan Gubernur kurang," katanya.

"Yang sekarang, Jokowi banyak hal yang harus segera dilaksanakan. Tidak menunggu anggaran. Kita selalu cari masalah, diskusi dengan Kepala Dinas bersama Gubernur," tambah Dian.

Ia mencontohkan, Pemprov tengah memetakan pemukiman Tambora yang padat penduduk. Jokowi memiliki program memindahkan kawasan kumuh ini menjadi lebih layak huni.

"Tambora, pemukiman padat. Padahal kemampuan ekonomi nggak kurang-kurang amat. Punya penghasilan sendiri, misalkan dari konveksi. Studi kasus, misalkan pada 10 rumah lebar jalan hanya 1-1,2 meter. Mau dilebarkan, orang disana sudah sepakat," tuturnya.

Pengamat properti Panangian Simanungkalit pun menyatakan, pekerjaan Jokowi memang berat untuk membenahi Jakarta. Namun ini tidak menyulutkan dukungan pelaku usaha properti untuk tetap mendukung Jokowi.

Namun ada tantangan yang tak kalah besar, yakni mendorong seluruh PNS DKI Jakarta bekerja keras dan kecepatan penuh. "Kalau seperti ibu Dian bisa seperti ini, namun yang lain gimana? Biasa datang baca koran dan ngopi," kata pemilik Panangian School of Property ini.

(wep/hen)