Kemenpera Kebut Program Bantuan 250.000 Rumah Bagi Orang Miskin

Jakarta - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menargetkan penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk sekitar 250.000 unit rumah dapat selesai pada akhir bulan November ini. Program BSPS yang dilaksanakan oleh Kemenpera tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun maupun merehabilitasi tempat tinggal mereka sehinga lebih layak huni.

Deputi Perumahan Swadaya, Jamil Ansari mengungkapkan, total dana BSPS yang akan disalurkan Kemenpera untuk 250.000 unit rumah di seluruh Indonesia senilai Rp 1,6 Triliun.

"Saat ini realisasi penyaluran dana BSPS oleh Kemenpera telah mencapai angka 71,32 persen atau sekitar 178.305 unit rumah di seluruh Indonesia atau senilai Rp 1,075 Triliun," ujar Jamil dalam penjelasannya seperti dikutip detikFinance, Minggu (11/11/2012).

Menurut Jamil, Kemenpera akan terus mengebut proses penyaluran dana BSPS tersebut. Pada pertengahan bulan November penyalurannya diharapkan dapat mencapai 85 persen. Sedangkan pada akhir bulan November sudah selesai 100 persen. Proses penyaluran dana kepada masyarakat nantinya akan dilaksanakan oleh kemenpera bekerjasama dengan Bank BRI.

Jamil Ansari menerangkan, jumlah rumah yang akan dibantu oleh Kemenpera untuk pembangunan rumah baru masyarakat miskin sekitar 20.000 unit. Sedangkan untuk pembangunan rumah yang rusak sedang dan ringan 230.000 unit. Jumlah bantuan yang diberikan Rp 11 juta untuk pembangunan rumah baru dan Rp 6 juta untuk pembangunan rumah rusak sedang dan ringan.

Pada tahun 2012 ini jumlah permohonan yang masuk terkait program BSPS Kemenpera melebihi target yang telah ditetapkan. Jumlah proposal yang masuk mencapai angka 322.740 permohonan dari seluruh Indonesia. Setelah dilakukan verifikasi jumlah permohonan yang lolos sekitar 231.427 unit rumah.

Permohonan yang belum lolos verifikasi, imbuhnya, jumlahnya sekitar 30 persen. Hal tersebut dikarenakan rumah yang diusulkan masih layak huni dan tidak memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Kemenpera. Selain itu, dari sisi administrasi setelah di cek alamat dengan KTP banyak ditemui ketidaksesuaian.

“Kami cek penghasilannya juga banyak yang tidak sesuai. Penghasilan mereka melebih jumlah yang kami tetapkan yakni Rp 1,2 juta. Jadi mereka yang berpenghasilan lebih dari jumlah tersebut tidak berhak menerima bantuan ini,” terangnya.

Kemenpera akan meminta Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di daerah yang membidangi masalah perumahan serta dibantu Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) terkait dengan pengawasan penyaluran di lapangan.

"Apabila SKPD bidang perumahan di daerah bisa lebih cepat mengirimkan permohonan bantuan sesuai syarat yang ditetapkan Kemenpera tentunya penyaluran dana tersebut akan lebih cepat lagi," katanya.

(dru/nia)