.webp)
Namun bagi konsultan properti pembangunan tol ini tetap dibutuhkan di Jakarta. Setidaknya bisa menjadi solusi sebelum efektifnya transportasi massal di Jakarta, seperti Mass Rapid Transit (MRT).
Head of Retail and Strategic Consulting Jones Lang LaSalle Indonesia, Vivin Harsanto mendukung pembangunan segera MRT karena kapasitas angkutnya paling besar. Namun perlu disadari, dalam menghadirkan transportasi masal bawah tanah ini tidaklah mudah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"MRT menjadi solusi, namun kita tahu ini tidak mudah. Ada kuasa atas tanah yang belum jelas, dilimpahkan kepada siapa. PT MRT yang pemegang sahamnya adalah Pemda (DKI), ataukah Kementerian Perhubungan
Penambahan jalan layang terbukti mampu mengurai kepadatan pada ruas lama. Hingga jangan ada anggapan penambahan jalan menjadikan Jakarta makin macet karena volume kendaraan makin padat.
Sementara itu Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum, Achmad Gani Ghazali. Gani mengaku ruas jalan yang selama ini inefisiensi. Penambahan jalan pun mutlak dilakukan.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, pertumbuhan jaringan jalan di Jakarta hanya mencapai 0,01% per tahun. Sedangkan, pertumbuhan kendaraan mencapai 9% per tahun. Data ini menjadi bukti jalan raya tidak sanggup lagi menampung kendaraan yang ada.
Pembangunan enam ruas tol melayang (elevated) merupakan proyek Gubernur DKI Jakarta era Fauzi Bowo (Foke). Pembentukan konsorsium pun telah dilakukan dengan hadirnya Jakarta Tollroad Development (JTD) yang merupakan gabungan dari PT Jakarta Propertindo, Pembangunan Jaya Group, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).
Saat Jokowi muncul sebagai suksesor Foke, sang Gubernur pun galau. Terlebih pada masa kampanye, Jokowi seakan anti penambahan jalan, dan mendorong terciptanya transportasi umum terintegrasi.
"Enam ruas jalan tol itu apa? Gunanya untuk apa? Memberikan fasilitas pada mobil atau pada bus atau pada transportasi yang lain. Nanti kalau ngomong tidak setuju (tapi) ternyata untuk elevated bus, ya boleh saja," ungkap Jokowi waktu itu.
"Oleh sebab itu saya tanya, ini untuk elevated bus, ini belum diterangkan ke saya. Gambarnya dari mana ke mana saja saya belum tahu," tegasnya.
(wep/hen)
