Cetak biru ini memberi solusi bagi pemerintah agar seluruh masyarakat dapat memiliki rumah. Selama ini regulasi dianggap tumpang tindih, hingga sulit menghilangkan backlog (kekurangan pasokan) perumahan yang kini mencapai lebih dari 13,6 juta unit.
"Blue print nanti dapat menjadi kado pemikiran dari REI yang dapat menjadi acuan bersama, terutama kalangan pemerintah dan pelaku pembangunan perumahan lain. Dalam rakernas, DPP perlu mendapat masukan dari anggota bagi berbagai provinsi," jelas Ketua Real Estate Indonesia (REI), Setyo Maharso di kantor pusatnya, Jakarta, Senin (3/12/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita rasakan, tidak semua regulasi yang ada bisa diimplementasikan. Ada tumpang tindih. Juga kewenangan pusat dan daerah," tambahnya.
Kajian awal cetak biru perumahan dilakukan oleh DPP REI yang dibantu oleh Universitas Indonesia (UI). Dengan cetak biru diharapkan 'Rumah Untuk Semua' akan terwujud, sesuai dengan tema rakernas REI di tahun ini.
"Nanti cetak biru menjadi semacam roadmap. Arahnya harus seperti apa, tentu dengan data yang kami sampaikan dan membandingkan yang ada di negara lain. Kendalanya apa? Dan kita harus bagaimana," ucap Setyo.
Ia mencontohkan, saat kredit rumah murah melalui FLPP mandek. Pelaku industri harus punya solusi, yaitu dengan bekerja sama dengan perbankan agar permintaan rumah bagi masyarakat kurang mampu bisa terserap.
"Saat FLPP, kita fasilitasi kerjasama dengan bank. Jadi meski mungkin FLPP tidak mencapai target, program kerja temen-temen pengembang bisa tercapai dengan koridor lain (non-FLPP)," katanya.
Secara umum diharapkan industri properti mampu tumbuh lebih cepat, dari saat ini yang hanya menyumbang 5% pertumbuhan ekonomi, menjadi lebih dari 18% seperti yang terjadi di negara lain.
(wep/hen)
