Salah satu yang bisa ditempuh adalah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan meminta sedikit jatah anggaran subsidi BBM yang diwacanakan akan dihapus atau dikurangi tahun 2013.
"Karena ada potensi dana subsidi akan dikurangi, itu jumlahnya besar Rp 200 triliun (subsidi BBM). Kalau dibuat untuk perumahan sedikit saja, nggak signifikan," kata Setyo di Jakarta, Senin (17/12/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menteri harus tanggap atas peluang ini. Bisa dipakai untuk bantuan uang muka masyarakat tidak mampu," kata Setyo.
Usulan ini bukan semata menguntungkan pengembang, justru rakyat yang belum memiliki rumah. Saran ini dipercaya akan memperbaiki realisasi kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR subsidi Kemenpera yang merosot tajam.
Seperti diketahui dari target 133.000 unit rumah di 2012, baru terealisasi 59.112 unit hingga 5 Desember atau hanya 44,44%. Realisasi penyaluran FLPP terdiri dari 59.107 unit rumah tapak, dan hanya 5 unit untuk rumah susun (Rusun) dari target 500 unit rusun.
Jumlah unit pun terefleksi pada realisasi dana kredit FLPP, hingga 5 Desember baru mencapai Rp 2,679 triliun. Ini terdiri dari FLPP jenis rumah tapak Rp 2,67 triliun dan rumah susun Rp 192 juta saja.
Padahal target pembiayaan FLPP di 2012 mencapai Rp 7,091 triliun, terdiri dari Rp 7,021 triliun untuk rumah tapak dan Rp 70 miliar untuk rusun.
"Ada atau tidaknya FLPP, kita (pengembang swasta) tetap jalan. Kalau kita target (pembangunan rumah) telah tercapai," imbuhnya.
(wep/hen)











































