Hal ini terkait normalisasi Sungai Ciliwung terutama pascabanjir besar yang melanda DKI Jakarta. Soal kapan dimulainya pembangunan rusun ini, masih menunggu Presiden SBY.
"Harus dibangun, harus jadi karena kalau nanti Sungai Ciliwung jadi di normalisasi pasti penduduk ada yang kena jadi alternatifnya diberikan rusun untuk warga yang tidak mampu," ujar Djan ketika ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (22/1/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini untuk yang tidak mampu karena kalau dikasih uang saja nanti dia mau pindah kemana artinya mereka diberi pengganti yaitu rusun nanti warga yang mampu diganti tanah dan rumahnya nanti harus pindah. Rusun ini untuk warga miskin," tegasnya.
Selain masyarakat di sekitar Sungai Ciliwung, Djan menambahkan masyarakat di beberapa titik juga perlu direlokasi, antaralain masyarakat di Manggarai dan Kampung Melayu.
"Ada yang perlu relokasi kayak Manggarai-Kampung Melayu kan paling parah itu kerendem itu harus direlokasi, kalau tidak bagaimana mau melebarkan sungai. Jadi ditentukan bagaimana cara penanganan yang tepat, menggusur tanpa merugikan masyarakat," ujarnya.
Pembangunan rusun Ciliwung ini, lanjut Djan, masih menunggu keputusan Presiden. "Belum ada kapannya, tunggu Bapak Presiden," jawabnya.
Djan menilai adanya rumah di bantaran sungai inilah yang menyebabkan terjadinya banjir. Keberadaan rumah-rumah warga di Ciliwung membuat terjadinya penyempitan sungai di Jakarta.
"Sungai itu kan harusnya normalnya 35-50 m lebarnya tapi karena sekarang banyak rumah liar, sungai itu lebarnya cuma 10 ada yang 15 ada yang 7 m, itu yang menyebabkan penyempitan jadi volume air yang ditumpahkan ke sungai tidak sesuai dengan sungai yang diberikan air," jelasnya.
Menurut Djan, sungai itu idealnya seperti Kanal Banjir Timur (KBT). Jika semua sungai di Jakarta seperti itu maka ibukota akan terhindar dari banjir. "Tapi kalau sungai kayak KBT ya tidak ada masalah. Jadi harusnya seperti KBT," tandasnya.
(nia/hen)










































