Pemerintah Akui Rusun Subsidi Sering Salah Sasaran

Jakarta - Pemerintah akan menormalisasi Sungai Ciliwung dengan merelokasi para warga yang tinggal di sekitarnya ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Namun, apakah nantinya kedua rusun tersebut akan benar-benar ditempati oleh warga bantaran Ciliwung?

Deputi bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat Pangihutan Marpaung tidak menampik adanya kekhawatiran nantinya rusun ini tidak ditempati warga yang berhak. Karena menurutnya, pengalaman sebelumnya pun seperti itu bahwa rumah susun subsidi yang dibangun pemerintah sering salah sasaran.

"Nggak usah jauh-jauh, Tebet, dulu bekas kebakaran sekarang kan penghuninya sudah lain lagi, Benhil (Bendungan Hilir). Banyak lokasi sudah berganti penghuni," ungkap pria yang akrab disapa Paul ini kepada detikFinance di kantornya, Jumat (25/1/2013).

Oleh karena itu, untuk mencegah hal-hal yang sama terulang untuk pembangunan rusun kali ini, Paul mengaku pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta akan terus melakukan koordinasi dalam hal tata kelola rusun-rusun ini, agar rusun yang dibangun tak jatuh ke tangan orang yang tak berhak.

"Nanti kerjasama Kementerian Perumahan dengan DKI, nanti ada pengelolaan bersama," jelasnya.

Seperti diketahui, untuk merelokasi warga bantaran Ciliwung, pemerintah memastikan akan membangun 2 rusun yang berlokasi di Pasar Rumput dan bekas Kantor Dinas Teknis PU di Kampung Melayu Jakarta Timur.

Kedua rusun ini akan mampu menampung sekitar 3.800 kepala keluarga dengan tarif sewa rencananya maksimal Rp 200.000/bulan.

Angka yang cukup jauh dari kebutuhan, mengingat beberapa waktu lalu Wakil Menteri PU Hermanto Dardak menyebut, jumlah kepala keluarga yang tinggal di bantaran Ciliwung diperkirakan mencapai 37.000 kepala keluarga.

(zul/hen)