Hingga saat ini setidaknya Indonesia kekurangan pasokan rumah (backlog) hingga 13,6 juta unit. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab Presiden SBY sebagai kepala pemerintahan.
Hal tersebut dikatakan oleh Pakar Hukum Properti Erwin Kallo di sela-sela acara Debat Properti Terbuka di Bina Karna, Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto , Jakarta, Kamis (14/2/2013).
"Presiden (yang bertanggung jawab). Mana bisa Menpera (Menteri Perumahan Rakyat) menyelesaikan backlog. Ini tanggung jawab Presiden," tegas Erwin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Infrastrukturnya kan PU (Pekerjaan Umum), tanahnya BPN (Badan Pertanahan Nasional), uangnya di Menkeu (Menteri Keuangan)," katanya.
Menurutnya, Menteri Perumajan Rakyat akan mengalami banyak kesulitan jika harus mengerjakannya sendiri. "Kalau Menpera cuap cuap sendiri nggak di-backup ini mana bisa jalan. Kalau lintas sektoral," tegas Erwin.
Ia mengatakan, Presiden harus segera turun tangan untuk mengatasi backlog 3,6 juta kepala keluarga tersebut. Salah satu caranya adalah dengan mengambil kebijakan baru.
"Koordinasikan, bikin kebijakan. Ini dari 9 tahun lalu diam saja. Yang penting ada itikad baik, ini tanggung jawabnya Presiden," tutupnya seraya mengulang.
(/)










































