Jamsostek Usul Pemerintah Pertimbangkan Iuran Tabungan Perumahan Rakyat

Jakarta - Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) masih digodok di meja DPR. Salah satu usulan dari RUU Tapera itu adalah cicilan 5% dari pendapatan yang saat ini masih terus dipertimbangkan melalui masukan-masukan dari berbagai pihak. Dirut PT Jamsostek Elvyn G Masasya mengatakan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk menentukan iuran tapera.

"Itu enggak bisa diputuskan presentasinya langsung harus didasarkan beberapa hal," ungkapnya saat ditemui usai rapat pansus DPR di Gedung DPR Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Menurut Elvyn hal yang dipertimbangkan adalah siapa saja pesertanya, kemudian apakah ada batasan penghasilan yang diiperhitungkan sebagai iuran tadi. Lalu apakah beban ditanggung pekerja dan pemberi kerja.

"Ini elemen yang harus dikaji dulu untuk menentukan berapa jumlah iuran itu dan jumlah iuran ini menentukan harga rumahnya yang berapa. Saya enggak bisa kasih pandangan apakah 5% itu cukup karena harus ada ukuran yang tadi," katanya.

Ia pun tidak berkomentar terlalu banyak berapa ideal iuran yang harus dibayar untuk tapera. "Idealnya berapa ? Saya belum bisa kasih komentar yang penting harus tahu elemen tadi yaitu pesertanya semua unsur apakah tingkat upah sesuai gajinya. Apakah yang membayar iuran hanya pemberi kerja," imbuhnya.

Kemudian apakah biaya iuran bisa ditekan hingga 1%, Elvyn  berpendapat. Menurutnya usulan DPR itu juga harus dikaji terutama perihal penggolongan pekerjaan.

"Masih terlalu dini. Lah itu. Kalau dari usulan DPR bisa ditekan 1% itu kan harus dilihat siapa untuk 1% itu. Kalau 1% itu hitungannya 240 juta orang. Ini kan belum tahu apakah semua pekerja atau tidak. Karena golongan peekerja kita bagi 3 yaitu formal, mandiri dan masyarakat miskin. Harus ada pengkajian lebih dalam sebelum menentukan iuran itu dengan menetapkan target rumah seperti apa, harganya berapa ini yang belum kita tau," jelasnya.

(wij/ang)