Djan Faridz Sebut Indonesia Bisa Mengarah ke Krisis Perumahan

Jakarta - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menyatakan Indonesia perlu mengantisipasi adanya krisis perumahan. Krisis perumahan terjadi apabila kebutuhan rumah masyarakatnya tidak dipenuhi.

"Tingginya permintaan akan rumah yang terus meningkat pada tahun-tahun mendatang apabila tidak kita tangani dengan sungguh-sungguh akan mengarah pada krisis perumahan di Indonesia. Seluruh pihak perlu mengantisipasi timbulnya krisis perumahan di Indonesia," kata Djan Faridz dikutip dari situs Kemenpera, Rabu (28/8/2013)

Djan menuturkan bila terjadi, dampak krisis perumahan akan menimbulkan efek berantai terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (human development index) dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman baik pemerintah pusat, pemda, pengembang, perbankan dan masyarakat umum sangat dibutuhkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Djan mengatakan masalah perumahan juga menjadi salah satu fokus kegiatan dari PBB. Pelapor Khusus PBB, Requel Rolnik menyatakan bahwa Hak atas rumah yang layak huni adalah pintu masuk bagi seseorang untuk mendapatkan hak asasi lainnya seperti kesehatan, pekerjaan, pendidikan dan kebebasan bereskpresi.

Oleh karena itu, negara harus melindungi masyarakat yang tidak memiliki rumah serta melindungi mereka yang tidak dapat bersaing mendapatkan tempat tinggal yang layak itu.

"Masyarakat berpenghasilan rendah, menunggu implementasi dan operasionalisasi dari seluruh perangkat perundang-undangan baik dalam bentuk program maupun kegiatan yang riil untuk mewujudkan keinginan rakyat akan rumah murah dan terjangkau," katanya.

Sebelumnya Indonesia Property Watch (IPW) mencatat jumlah backlog atau kurangnya pasokan rumah jauh di bawah kebutuhan riil, tahun 2013 diperkirakan mencapai 21,7 juta unit rumah. Padahal tahun-tahun sebelumnya angka backlog hanya mencapai 13,6 juta.

"Tahun 2012 merupakan titik nadir buruknya kinerja pemerintah dalam hal mengurangi back log perumahan nasional. Back log perumahan sebesar 13,6 juta unit diperkirakan akan melonjak di tahun 2012 menjadi 21,7 juta unit rumah," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda.
(hen/dnl)