Ini Pekerjaan Rumah Pemerintah untuk Atasi Krisis Perumahan

Jakarta -

Indonesia masih kekurangan pasokan rumah (backlog) hingga 15 juta unit rumah, karena terganjal berbagai kendala. Banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintah untuk menutup backlog.

Direktur Eksekutif Indonesian Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengkritik Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang menetapkan kebijakan tak jelas arah dan tujuannya. Sahingga program perumahan atau rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah pun sulit terpenuhi.

"Mindset pemerintah itu harus diubah. Dibenahin dulu. Mindset pemerintah, mindsetnya dibenahin dulu. Public housing itu nggak ada. Blue print atau roadmap-nya nggak ada," kata Ali saat diskusi Darurat Perumahan Rakyat di Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (10/9/2013).

Ali melanjutkan, pemerintah tidak memiliki jaminan soal ketersediaan tanah atau dalam hal ini bank tanah. Padahal, menurut Ali, kalau pemerintah memiliki bank tanah, maka harga rumah tidak akan naik secara signifikan, karena lonjakan harga tanah dijamin tidak akan terjadi.

"Bicara public housing itu bicara soal bank tanah. Bank tanah ini urgent, harga bank tanah tidak akan naik walaupun harga tanah di sebelahnya naik, karena dijamin pemerintah," katanya.

"Kalau tidak ada bank tanah, ya udah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan miskin tidak akan punya rumah. Bermimpi aja susah," imbuhnya.

Menurut Ali, pemerintah pusat bisa mencontoh pemerintah daerah yang sudah memiliki bank tanah. "Itu sudah ada di Pemda cuma pendataannya nggak jelas," katanya.

Ali mengatakan, pemerintah pun perlu secara serius menyediakan tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang sedang dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. "Selain itu Tapera yang sedang ada di DPR," katanya.

(zlf/hen)