Bantuan Rp 4 Juta/Rumah untuk Pengembang Hunian Subsidi Rawan 'Ditilep'

Jakarta - Bantuan dana PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) yang dikucurkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk pengembang perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) rentan terhadap penyelewengan dan tidak sesuai dengan tujuan.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda seperti dikutip dari situs IPW, Kamis (26/9/2013)

Ali menuturkan dana bantuan tersebut seharusnya dapat menjadi stimulus bagi pengembang rumah subsidi untuk mau membangun rumah MBR sekaligus menekan harga rumah yang ada. Sehingga harga rumah seharusnya dapat lebih rendah karena biaya pembangunan prasarana dan utilitas yang ada mendapatkan bantuan dana PSU dari pemerintah.

"Namun nyatanya hal tersebut jauh dari tujuan dilakukannya bantuan dana PSU. Harga rumah tak kunjung lebih rendah," ungkap Ali.

Menurut Ali, kenyataanya di lapangan, dana PSU yang seharusnya dapat menekan harga rumah malah seakan-akan dijadikan dana penerimaan oleh pengembang nakal dengan mengatasnamakan pengembang MBR.

"Bayangkan pengembang memperoleh bantuan dana PSU Rp 4 juta untuk rumah subsidi FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) yang dibangunnya. Dana PSU bertambah dari tahun ke tahun dan telah ratusan miliar rupiah dana PSU yang dicairkan menjadi salah sasaran," ungkap Ali,

Ali mengungkapkan pengucuran dana PSU dengan sistem reimburse kepada Kemenpera pun luput dari pengawasan. Ia menuding Kemenpera tidak melakukan fungsi pengawasan untuk melihat sejauh mana dana tersebut efektif untuk menurunkan harga rumah.

"Alhasil dana bantuan tersebut rentan terhadap penyelewengan hasil kongkalikong antara pengembang nakal dan Kemenpera. Kemenpera menjadi tidak efektif dan cenderung hanya bertujuan untuk mempercepat penyerapan dana bantuan PSU tanpa melihat tujuan dan sasaran dari program yang ada," terang Ali.

Ia menegaskan adanya indikasi penyelewengan dana PSU seharusnya dapat dihindari dan menjadi efektif bila dana bantuan PSU sebesar Rp 4 juta per rumah tersebut dijadikan dana bantuan uang muka yang langsung diberikan kepada konsumen.

"Hal ini diperkirakan dapat menghindari dan memperkecil kemungkinan praktek korupsi dan kolusi di kalangan terkait. Dengan bantuan uang muka tersebut sangat menolong kaum MBR untuk memiliki rumah. Namun sepertinya bantuan uang muka tersebut menjadi tidak populer karena relatif antara pihak yang terlibat tidak mendapatkan dana ‘segar’ PSU untuk keperluan golongan tertentu," katanya.
 

(hen/rrd)