Pernah Jadi Menpera, Akbar Tandjung Kritik Kebijakan Perumahan

Jakarta - Masalah kebijakan perumahan saat ini mendapat perhatian mantan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Akbar Tandjung. Kenyataannya saat ini harga rumah dan tanah makin mahal sehingga masyarakat berpenghasilan rendah makin sulit mendapatkan rumah.

"Mestinya ini harus menjadi perhatian dari para pengambil keputusan. Karena penyediaan pendanaan untuk perumahan itu bisa dicarikan satu solusi yang tepat. Misalnya ada yang dikenal dengan secondary mortgage," kata Mantan Menpera periode 1993-1998 ini di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2013)

Menurutnya program sumber pendanaan dengan bunga murah harus terus dikembangkan agar membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat bisa membeli rumah.

"Itu harusnya pemerintah kalau memang memberikan perhatian kepada masyarakat memang harus dicari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah perumahan. Termasuk masalah yang berkaitan dengan soal perizinan," katanya.

Ia mendesak pemerintah harus mampu menyediakan sumber pembiayaan perumahan yang bisa terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga harus mampu menyediakan lahan yang bisa digunakan untuk kepentingan perumahan bagi masyarakat bawah seperti di Jabodetabek antaralain di kawasan Cileungsi, Maja, Sentul dan lainnya.

"Dulu kami pernah mengembangkan satu wilayah untuk diproyeksikan perumahan yang waktu itu pembangunan Kota Mandiri Maja. Saya kira mestinya sekarang sudah bisa dimulai dibangun," katanya.

Akbar pun tetap mendukung soal keberadaan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) walaupun masih banyak kekurangan. Ia mengusulkan beberapa cara untuk mengurangi kekurangan pasok rumah dan penyediaan perumahan untuk rakyat.

"Yang paling penting mecari sumber pendanaan yang terjangkau. Ya lewat secondary mortgage itu. Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) juga bisa dijadikan sumber pendanaan. Tapi yang lebih konseptual adalah secondary mortgage itu tadi," katanya.

(hen/dru)