Rabu, 20 Nov 2013 15:52 WIB
Pengembang Curhat Biaya Izin Membangun Rumah Murah Kemahalan
Jakarta - Birokrasi di Indonesia masih menjadi keluhan bagi pengusaha di berbagai sektor termasuk pengembang properti. Pengembang perumahan harus mereogoh kocek lebih dalam untuk perizinan, termasuk untuk rumah murah.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia Eddy Ganefo mengatakan biaya perizinan membangun rumah sangatlah tinggi. Apalagi untuk membangun rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang seharusnya biaya perizinannya digratiskan atau disubsidi.
"Kalau untuk MBR, seharusnya biayanya nol, dan waktunya 1-2 bulan. Yang terjadi di lapangan, perizinan itu sampai Rp 10 juta/unit," kata Eddy saat ditemui di sela Ulang Tahun Apersi ke-15 di Hotel Santika, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (20/11/2013).
Eddy menambahkan, jumlah tersebut merupakan angka maksimum yang harus dibayar pengembang untuk membangun 1 unit rumah untuk MBR atau rumah subsidi. Sehingga beban tersebut akan berpengaruh pada harga rumah dan dibebankan kepada konsumen.
"Mulai dari izin lokasi, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), site plan. Itu belum termasuk sertifikasi, yang bisa mencapai Rp 4,5-7,5 juta," katanya.
Sayangnya, Eddy tidak menyebutkan pemerintah daerah mana yang menerapkan birokrasi yang mahal tersebut. "Tapi ada yang ngasih diskon, ada yang nol, itu yang maksimum," katanya.
Ironisnya, biaya perizinan tidak resmi untuk pembangunan rumah MBR tersebut sama dengan izin untuk membangun rumah komersil atau rumah mewah. Hal itu dirasa Eddy tidak sebanding.
"Kalau untuk komersil Rp 10 juta dengan harga Rp 1 miliar itu hanya 1%. Artinya kita mensubsidi rumah besar," katanya.
(zul/hen)
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia Eddy Ganefo mengatakan biaya perizinan membangun rumah sangatlah tinggi. Apalagi untuk membangun rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang seharusnya biaya perizinannya digratiskan atau disubsidi.
"Kalau untuk MBR, seharusnya biayanya nol, dan waktunya 1-2 bulan. Yang terjadi di lapangan, perizinan itu sampai Rp 10 juta/unit," kata Eddy saat ditemui di sela Ulang Tahun Apersi ke-15 di Hotel Santika, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (20/11/2013).
Eddy menambahkan, jumlah tersebut merupakan angka maksimum yang harus dibayar pengembang untuk membangun 1 unit rumah untuk MBR atau rumah subsidi. Sehingga beban tersebut akan berpengaruh pada harga rumah dan dibebankan kepada konsumen.
"Mulai dari izin lokasi, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), site plan. Itu belum termasuk sertifikasi, yang bisa mencapai Rp 4,5-7,5 juta," katanya.
Sayangnya, Eddy tidak menyebutkan pemerintah daerah mana yang menerapkan birokrasi yang mahal tersebut. "Tapi ada yang ngasih diskon, ada yang nol, itu yang maksimum," katanya.
Ironisnya, biaya perizinan tidak resmi untuk pembangunan rumah MBR tersebut sama dengan izin untuk membangun rumah komersil atau rumah mewah. Hal itu dirasa Eddy tidak sebanding.
"Kalau untuk komersil Rp 10 juta dengan harga Rp 1 miliar itu hanya 1%. Artinya kita mensubsidi rumah besar," katanya.
