"Ada 3 tantangan utama dalam sektor perumahan di Indonesia," kata Djan Faridz di acara Musyawarah Nasional Realestat Indonesia (REI) ke-14 tahun 2013 di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2013).
Pertama, masalah kurang pasok atau backlog perumahan yang menurut pemerintah jumlahnya mencapai 15 juta unit. Bahkan Indonesia Property Watch (IPW) menyebutkan backlog mencapai 21,7 juta unit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, masalah masih banyaknya rumah tangga yang tinggal di rumah sarana dan prasarana yang tidak memadai atau tinggal di rumah yang tak layak huni. "Masih banyak rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni, tidak ada sarana, prasarana yang memadai," jelasnya.
Ketiga, masalah adanya 54.000 hektar kawasan kumuh di Indonesia yang menjadi tempat tinggal masyarakat. Pemerintah mengupayakan penanggulangan persoalan itu dengan program rumah swadaya Kemenpera.
"Tahun depan anggarannya Rp 300 miliar, kira-kira bisa dikurangi 500 hektar," katanya.
Dari ketiga persoalan tersebut, pemerintah telah menempatkan sektor perumahan dan pemukiman sebagai satu prioritas utama dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
"Di penghujung tahun ini kita diingatkan kembali untuk menyiapkan landasan kegiatan, kebijakan lebih fokus dan terukur untuk memenuhi RPJM 2005-2025 di bidang perumahan," kata Djan.
(zlf/hen)











































