Pengembang yang Bohong Jual Rumah Bebas Banjir Harus Dituntut

Jakarta - Properti seperti rumah yang terbebas dari banjir memang menjadi idaman bagi banyak orang. Akan tetapi, mesti dipahami hal tersebut harusnya tidak boleh menjadi alat promosi bagi para pengembang kalau tidak sesuai dengan kenyataan.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menyarankan masyarakat berhati-hati terhadap promosi penjualan properti yang terbebas dari banjir. Jika pun itu terjadi, menurutnya masyarakat sebagai konsumen berhak mengajukan tuntutan.

"Nggak boleh penipuan itu kan merugikan konsumen. Dan konsumen bisa menuntut," ungkapnya kepada detikfinance, seperti dikutip Selasa (21/1/2014)

Ia menjelaskan, hal tersebut merupakan bentuk pembohongan publik dan merugikan. Konsumen sebagai langkah awal bisa mengajukan pengaduan kepada lembaga konsumen. Djan meminta konsumen tidak ragu dalam pelaporan.

"Itu bisa lewat lembaga konsumen. Begitu banjir tuntut, bohong dia, memberikan kebohongan publik," ujarnya.

Ia meyakini, laporan itu pasti akan ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahkan para pengembang yang dituntut akan dapat menerima sanksi. Sebab informasi yang disampaikan tidak benar. Kemenpera pun akan memantau hal itu.

"Karena berikan yang tidak-tidak. Masa daerah rawan banjir dibilang tidak," jelas Djan.

Sebelumnya hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo. Strategi pemasaran seperti itu tidak dapat dibenarkan. Meskipun disebutkan pengembang yang tergabung di Apersi tidak ada yang seperti itu.

"Sebenarnya nggak boleh kayak gitu, kalau daerah banjir jangan dibilang bebas banjir. Harusnya daerah banjir itu sampai akses masuk ke sana nggak ada banjir. Bukan hanya kompleknya saja," kata Eddy

(mkj/ang)