Sofjan Wanandi: NJOP Naik, Nanti Cuma Orang Kaya yang Tinggal di DKI

Jakarta - Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 2014 di Jakarta menjadi perhatian pengusaha seperti Sofjan Wanandi. Sofjan yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kenaikan NJOP di Jakarta tak naik tinggi dan harus transparan pemanfaatannya.

Sofjan khawatir dengan NJOP naik tinggi dan terus-terusan, pembayaran pajak makin mahal. Sehingga mendorong kelompok masyarakat tertentu saja yang bisa sanggup membayar dan tinggal di Jakarta.

"Kalau bagi yang nggak mampu, jangan digusur. Bisa-bisa hanya orang kaya saja yang tinggal di Jakarta," katanya kepada detikFinance, Kamis (13/3/2014)

Menurut Sofjan, Pemda DKI harus transparan untuk apa saja peningkatan penerimaan pajak bumi bangunan (PBB) dari kenaikan NJOP 2014. Ia menegaskan tak suka apabila dana penerimaan PBB hanya untuk menaikkan gaji atau insentif pegawai negeri sipil (PNS)

"Kalau yang nggak bisa bayar terutama yang pensiunan, Gubernur harus kasih dispensasi. Nanti bisa yang tinggal hanya orang-orang yang kaya saja di Jakarta. Saya setuju selama untuk membangun infrastruktur agar Jakarta tak macet," katanya.

"Saya setuju, jangan berlebihan naiknya, harus transparan, dimana? untuk apa?" katanya.

Sebelumnya Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Potensi Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta, Aulia Salim menjelaskan bahwa sejak tahun 2010 data NJOP Jakarta tidak pernah lagi dinaikkan sehingga sangat jauh di bawah harga pasar. Rencananya tahun depan NJOP juga akan kembali dinaikkan meski tak sebesar sekarang.

Selain itu, NJOP dinaikkan tinggi karena harga properti di Jakarta kerap jadi sarana spekulasi atau ajang investasi.

"Kebijakan NJOP itu menggunakan data 2012 yang tidak pernah disesuaikan lagi sejak tahun 2010 sehingga banyak sekali perubahan. Kalau di beberapa daerah properti naik 15%, berarti dalam 4 tahun sudah naik 60%, sementara di Jakarta naiknya bisa lebih dari itu. Kalau jika kenaikan NJOP itu bertahap maka masih akan sangat jauh tertinggal dengan kenaikan harga properti," kata Aulia.

Tahun ini Pemprov DKI Jakarta membidik Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2014 hingga Rp 6,5 triliun. Angka ini melonjak 80% dari realisasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 3,5 triliun.

Terkait kekhawatiran Sofjan Wanandi, bisa dijelaskan dengan sistem kenaikan NJOP tahun ini berlaku secara progresif, bagi wajib pajak yang NJOP-nya hanya di bawah Rp 200 juta, mendapat tarif pajak hanya 0,01%, artinya maksimal hanya membayar Rp 20.000/tahun. Sedangkan yang memiliki NJOP di atas Rp 200 juta akan dapat tarif PBB yang tinggi, dan bisa naik berlipat.

(hen/dnl)