.webp)
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (Apersi) Anton R Santoso mengatakan jika peraturan ini ditujukan untuk mendorong masyarakat untuk tinggal di rumah susun, maka tidak akan menyelesaikan persoalan.
Pasalnya menurut Anton, masyarakat belum memiliki budaya untuk tinggal di rumah susun, mereka masih nyaman dengan suasana tinggal di rumah tapak, khususnya di kawasan bukan di kota-kota besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anton menambahkan, kurangnya gairah masyarakat untuk tinggal di rusun akan berimbas pada pasokan rusun. Pengembang akan enggan membangun rusun jika pasarnya tidak mendukung.
"FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) mulai tahun depan, pasti tidak akan terserap untuk rusun. Kita pernah jalan Pak JK (Jusuf Kalla) yang bangun 1000 tower sekarang bagaimana, kendalanya juga banyak. Jangan dari sisi Kemenpera saja tapi dari perizinan, wali kota, bupati," katanya.
Di sisi lain, harga rusun pun terus naik yang justru akan menambah persoalan, dampaknya program pemerintah untuk mengurangi backlog malah akan melempem.
"Target rumah rusun itu pun belum tentu sesuai harapan," jelasnya.
Meski punya sisi negatif, kebijakan ini punya sisi positifnya, yaitu masyarakat yang tinggal di rusun bisa mengurangi kepadatan penduduk, dan kemacetan lalu lintas, termasuk penghematan ongkos ke tempat kerja. Dengan catatan, rusun hanya dibangun di wilayah kota besar yang penduduknya padat dengan harga lahan yang mahal dan ketersediannya menipis.
"Positifnya memang bagi mereka yang berada di wilayah tempat penduduk. Mereka bisa lebih dekat ke tempat kerja, bisa mengurangi kepadatan lalu lintas," katanya.
(zul/hen)
