Subsidi Rumah Dicabut, Hanya 0,5% Pengembang yang Siap Bangun Rusun

Jakarta - Pengembang perumahan tidak setuju dengan rencana pencabutan subsidi rumah tapak dilakukan di seluruh Indonesia mulai tahun depan. Kebijakan ini mendorong masyarakat tinggal di rumah susun sederhana milik (rusunami).

Kebijakan ini dikhawatirkan akan bermasalah dari sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi penawaran, faktanya pengembang yang membangun rusun lebih sedikit daripada rumah tapak.

Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (Apersi) Anton R Santoso mengatakan anggotanya yang membangun rusun bisa dihitung dengan jari. Dari 2.000 pengusaha hanya 10 yang bergerak di bisnis rusun atau hanya 0,5%.

"Hanya kira-kira 10 pengembang dari kami yang membangun rumah susun. Dari 2.000 pengembang anggota kami," kata Anton kepada detikFinance, Kamis (8/5/2014).

Anton mengatakan, inti bisnis dari Apersi adalah membangun rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jika subsidi rumah tapak dicabut dan masyarakat didorong untuk tinggal di rusun yang masih disubsidi, maka akan memberatkan pengembang dan MBR.

"Anggota kita menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Mereka saat ini belum siap membangun rusunami. Dari segi pasar belum tentu bisa diserap MBR," tegas dia.

Selain itu, Anton menambahkan, untuk membangun rusun dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Kemudahan dari segi finansial pun lebih sulit dibanding membangun rumah tapak.

Pengembang bisa mendapatkan KPR atau kredit konstruksi dari perbankan lebih mudah jika membangun rumah tapak. Apabila membangun rumah susun, ada ketentuan pengembang harus menyelesaikan 20% pembangunan rusun baru bisa dipasarkan ke konsumen.

"Kalau Apersi rumah tapak, karena bisa dapat kredit konstruksi lebih mudah, KPR nya bisa lebih cepat perputarannya. Rusunami kan harus berdiri berapa lantai, KPR nya baru cair, jadi modalnya bisa lebih besar," papar Anton.

(zul/hen)