Ini Alasan Banyak Pemda Larang Pembangunan Mal

Jakarta -

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mendapatkan sorotan karena akhirnya membuka peluang bagi investor yang ingin mendirikan pusat perbelanjaan modern atau mal dan tempat hiburan di Banyuwangi, Jawa Timur. Padahal sudah 4 tahun Azwar tak mengeluarkan izin pembangunan mal di wilayah paling timur Pulau Jawa ini.

Sikap azwar dikomentari oleh peneliti dari Colliers International Indonesia, Ferry Salanto. Menurut Ferry, ada beberapa alasan mengapa Pemerintah daerah (Pemda) sering kali tidak memberikan izin dibangun pusat perbelanjaan atau mal di daerahnya.

"Mengapa Pemda sering sekali tidak memberikan izin membangun mal? Ada alasannya mungkin karena masalah tata ruang atau Pemda takut pembangunan mal akan berdampak negatif kepada industri kecil," kata Ferry kepada detikFinance, Senin (12/05/2014).

Ferry menjelaskan, kejadian yang terjadi di Banyuwangi sebelumnya sudah terjadi di daerah lain meskipun dengan penyebab yang berbeda. Di Jakarta contohnya program moratorium atau penghentian sementara pembangunan mal di Jakarta lebih disebabkan karena masalah tata ruang. Keberadaan mal dinilai sebagai salah satu penyebab kemacetan di Jakarta.

"Perlu dikaji kembali apakah di Banyuwangi sebelumnya sudah ada mal atau belum? Contoh, bila pertimbangan penyetopan pembangunan mal di Jakarta adalah karena masalah macet. Adanya mal membuat konsentrasi mobil hanya di daerah itu saja," tuturnya.

Alasan lainnya yang bisa menjadi pemicu yaitu mendapatkan penolakan dari warga sekitar. Terlepas dari itu, Pemda seharusnya dapat mengatasi segala macam masalah karena mal dinilai sebagai salah satu instrumen kebutuhan tambahan masyarakat.

"Pertimbangan lain yang memicu Pemda enggan mengeluarkan izin pembangunan mal adalah adanya protes dari masyarakat karena kehadiran mal dinilai akan menggusur pedagang kecil. Segala masalah itu seharusnya bisa diatasi Pemda karena penting atau tidak mal dibutuhkan juga oleh masyarakat," jelasnya.

(wij/ang)