'Bandar Tanah' Kuasai Lahan, PNS dan Buruh Makin Sulit Beli Rumah

Jakarta -

Perusahaan-perusahaan properti besar menguasai tanah di Jakarta dan sekitarnya. Penguasaan lahan ini dikhawatirkan membuat pekerja dengan pendapatan menengah ke bawah, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan buruh makin sulit punya hunian.

Pasalnya, para bandara tanah ini mengarah kepada praktik oligopoli yakni kepemilikan bidang-bidang lahan hanya oleh segelintir pihak. Menurut Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Erani Yustika, praktik ini bisa mengarah kepada pengaturan harga secara sepihak.

"Kalau ini dibiarkan maka situasinya akan semakin buruk. Akses golongan menengah ke bawah untuk punya rumah makin sulit. Harganya bisa jadi naik tinggi dan tidak mungkin terjangkau," ujarnya kepada detikFinance, Selasa (13/5/2013).

Menurutnya, bagi masyarakat dengan upah standar bisa dipastikan tidak mampu beli rumah. Kecuali ia mendapat pemasukan lain di luar gaji pokoknya.

"Kalau PNS dan buruh itu, kasarnya kalau enggak korupsi itu enggak mungkin beli rumah. Untuk bayar DP (down payment) rumah saja kan tidak mungkin dengan gaji di bawah Rp 3 juta," ujarnya.

Maka dari itu, ia berharap pemerintah bisa turun tangan dan mengendalikan harga properti di Jakarta dan sekitarnya supaya bisa lebih terjangkau. Caranya dengan melakukan mengeluarkan berbagai regulasi terkait.

"Harus ada campur tangan pemerintah. Harga properti ini harus diatur pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, beberapa perusahaan properti yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengaku punya banyak cadangan tanah (land bank) yang cukup besar. Lahan-lahan ini siap dikembangkan menjadi aneka bentuk properti, seperti rumah dan mal.

(ang/hen)