.webp)
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menyampaikan pengalamannya selama menjadi menteri yang bertanggung jawab soal papan masyarakat.
Ia mengaku kesulitan menyediakan rumah terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Banyak kendala yang dihadapi untuk menyediakan kebutuhan rumah layak.
Djan mengatakan, menyediakan perumahan untuk masyarakat merupakan kewajiban pemerintah, namun praktiknya di lapangan, hal tersebut tak selalu berjalan mulus sesuai target.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Djan mengatakan, pemerintah bisa saja membangun perumahan tanpa harus mengandalkan para pengembang swasta. Namun, anggaran yang ada sangat kurang. Tahun ini saja, pemerintah hanya menyediakan subsidi kredit skema subsidi bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 4,7 triliun untuk 57.000 rumah subsidi.
"DPR itu membuat RUU perumahan. Pemerintah bisa bangun, kenapa nggak bisa, (karena) duitnya nggak dikasih. Kalau pemerintah yang bangun pasti murah," katanya.
Ia mengakui banyak peraturan dan regulasi perumahan yang tidak berjalan mulus di lapangan. Contohnya untuk pengembang yang diwajibkan membangun hunian berimbang, antara rumah skala besar, menengah, hingga skala kecil.
"UU perumahan ada sejak tiga tahun yang lalu. Menjelang masa akhir jabatan, implementasinya tidak berjalan. Sudah ada permen, PP tetap tidak jalan. Tidak gampang menggerakkan pemerintah untuk menyediakan papan. Birokrat dibenci rakyat, menteri juga dibenci," jelasnya.
Djan rela jika ada yang mengkritik atau mencaci maki terhadap kebijakannya.
"Maka caci maki saja saya agar membangunkan kami. Saya senang dicaci maki agar pemerintah sadar," katanya.
Seperti diketahui Djan Faridz ditunjuk menjadi Menpera tanggal 17 Oktober 2011 lalu, ia menggantikan Suharso Monoarfa yang mengundurkan diri.
