Menakar Nasib Sektor Perumahan di Tangan Presiden Baru

Jakarta - Sektor perumahan dan properti seakan-akan menjadi anak tiri selama 2 periode kepemimpinan Presiden SBY. Hadirnya calon pemimpin baru, membawa harapan keberpihakan pemerintah terhadap perumahan di dalam negeri.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda dikutip dari situs resminya, Jumat (23/5/2015)

Ali menuturkan para stakeholder properti nasional berharap dengan kepemimpinan baru dari pasangan Jokowi-JK atau Prabowo-Hatta akan membuat perubahan untuk kemajuan pasar properti. Berikut pemaparannya:


Pasangan Jokowi-JK

Menurutrnya Jokowi saat sebagai Gubernur DKI Jakarta telah mempunyai pandangan betapa pentingnya sektor papan, selain pangan dan sandang, apalagi di perkotaan seperti Jakarta. Konsep kampung deret dapat dijadikan model untuk perkotaan lain di Indonesia sebagai bagian dari peremajaan lingkungan kumuh.

Selain itu, lanjut Ali, pembangunan rusunawa di kawasan waduk yang merupakan aset pemprov DKI Jakarta adalah model kecil dari konsep bank tanah yang seharusnya sudah dimiliki pemerintah. Karena konsep bank tanah salah satunya untuk penyediaan hunian bagi kalangan masyarakat menengah bawah.

"Sosok Jusuf Kalla sebagai pendamping Jokowi diharapkan dapat menjadi eksekutor andal. Program 1.000 tower rusunami yang merupakan ide beliau seharusnya dapat menjadi terobosan untuk pemenuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.

Ia mengkritik konsep 1.000 tower rusunami tersebut dirasakan terburu-buru tanpa mekanisme dan batasan yang jelas. Akibatnya program tersebut menjadi salah sasaran dan gagal karena tidak disertai kebijakan penunjang lainnya. Belum lagi permasalahan otonomi daerah yang menjadi kendala program tersebut.

Pasangan Prabowo-Hatta

Ia menuturkan dalam dunia bisnia properti, pasangan ini relatif belum menempatkan sektor hunian atau papan sebagai prioritas utama. Menurut Ali, jenis bisnis Prabowo yang relatif sangat jauh dari hubungannya dengan properti dan perumahan membutuhkan sosok lain untuk ditunjuk sebagai Kementerian Perumahan Rakyat agar sektor ini tidak terbengkalai seperti saat ini.

"Keberpihakan Prabowo pada pedesaaan seharusnya dapat dilihat secara utuh dengan keseimbangan antara wilayah pertanian dan pengembang properti sehingga tata ruang dapat diatur sebaik mungkin," katanya.

Ali menambahkan Hatta Rajasa pun dinilai relatif masih belum memfokuskan diri untuk melihat bisnis properti sebagai bagian dari kebutuhan pokok.

"Keahliannya di bidang perekonomian dapat dijadikan dasar untuk melihat bisnis properti sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi," katanya.

Berdasarkan dokumen visi dan misi pasangan Prabowo-Hatta, mereka berjanji akan mempercepat penyediaan perumahan bagi 15 juta rakyat melalui stok tanah pemerintah, pengembangan apartemen oleh BUMN dan swasta, pembangunan 2.000 tower rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah berkapasitas 500 unit per tower yang bisa dibeli dengan cicilan 20 tahun berbunga 5% per tahun, dan pembangunan apartemen bagi kelas menengah dengan bunga maksimal 5% per tahun.

"Siapa pun yang akan menjadi presiden nanti dapat memperhatikan sektor properti dengan segala permasalahannya dengan bijaksana, mengingat saat ini belum ada sistem perumahan nasional yang dapat mengendalikan pasar properti secara baik," katanya.

(hen/hds)