Ini Kata Mantan Ketua REI Soal Janji Prabowo-Hatta di Bidang Perumahan

Jakarta - Tingkat kekurangan pasokan perumahan atau backlog dalam negeri kian meningkat. Diperikirakan jumlahnya mencapai 15 juta unit. Jika terpilih, pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa berjanji menyelesaikan persoalan ini.

Seperti dikutip dari dokumen visi misi Prabowo-Hatta bab VI poin 11 menyebutkan duet ini siap mempercepat penyediaan perumahan bagi 15 juta rakyat melalui beberapa skema.

Pertama adalah memanfaatkan stok lahan (landbank) pemerintah. Negara dalam menyediakan perumahan harus memiliki stok tanah agar harga yang terus melonjak bisa dikendalikan.

Kedua, pengembangan apartemen atau rumah susun oleh swasta dan BUMN untuk mengefisienkan konsumsi lahan di perkotaan.

Ketiga, negara akan melaksanakan pembangunan rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rusun itu berkapasitas 500 unit per tower, dan pembeliannya dilakukan dengan skema kredit selama 20 tahun dengan bunga 5% per tahun atau bagi hasil syariah yang setara.

Beberapa tahun lalu, mantan wakil presiden Jusuf Kalla yang kini menjadi cawapres Joko Widodo juga pernah memiliki program pembangunan 1.000 tower rusun. Namun tidak berjalan lancar.

Keempat, Prabowo-Hatta berjanji akan membangun apartemen untuk masyarakat kelas menengah. Pembangunan akan dilakukan oleh swasta atau BUMN, sedangkan negara berperan memberikan subsidi bunga. Pembeli hanya harus membayar bunga maksimal 5% per tahun atau bagi hasil syariah yang setara.

"Kita lihat saja nanti kenyatannya seperti apa. Memang kita kekurangan rumah, tapi kalau hanya niat tanpa terobosan, itu tidak akan terjadi," kata pengamat properti Setyo Maharso saat dihubungi detikFinance, Minggu (25/5/2014).

Setyo juga mengatakan, Kementerian Perumahan Rakyat harus lebih dioptimalkan lagi fungsinya. Selain itu ada beberapa regulasi yang harus diubah dan diperbaharui, seperti ketentuan koefisien luas bangunan di pemerintah daerah untuk membangun rumah susun.

"Aturan mainnya berantakan. Misalnya KLB, peraturan daerah dan pusat itu nggak sinkron. Kita (pengembang) bukan tidak mau, kalau kita bukan dinas sosial ya tidak bisa," kata Setyo, yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Real Estat Indonesia ini.

Selain itu, Setyo menanggapi rencana Prabowo-Hatta menyediakan subsidi bunga untuk kredit rumah, yang mana konsumen maksimal hanya membayar 5%. Saat ini yang berlaku adalah 7,25%.

"Kalau memang mau mengarah ke sana, bagus. Cuma selama yang mendapatkan konsumennya, pengembangnya bagaimana? Kita juga mau (kemudahan) kredit konstruksi," tegas Setyo.

(zul/hds)