.webp)
Fasilitas Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dari perbankan memang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan hunian. Tapi sayangnya fasilitas ini tak sepi dari keluhan banyak masyarakat yang menjadi nasabahnya.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat keluhan nasabah memang beragam. Namun, yang paling banyak disampaikan adalah perihal tidak transparan perbankan dalam menyampaikan kewajiban nasabah.
Seperti fluktuasi atau naik turunnya bunga cicilan. Nasabah seringkali kaget karena mendapati cicilannya yang membengkak akibat kenaikan bunga. Padahal seharusnya menjadi kewajiban bank untuk menginformasikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, bunga KPR yang rendah memang selalu menjadi penawaran bank untuk menggaet nasabah. Biasanya diberikan bunga tetap yang berlangsung selama satu atau dua tahun. Kemudian setelahnya harus mengikuti mekanisme pasar.
"Saat sudah mengikuti pasar, banyak konsumen yang tidak menerima secara utuh informasi dari bank," ujarnya.
Padahal tidak sedikit nasabah dengan dana yang hanya pas-pasan. Sehingga bila tanpa informasi dari bank, nasabah akhirnya kesulitan untuk membayar cicilan.
Bahkan bisa terjadi penumpukan utang baru akibat kurang bayar di beberapa bulan sebelumnya. Menjadi tak terhindarkan adalah kredit macet yang nantinya bisa merugikan bank.
"Nasabah kan akhirnya dirugikan dengan kondisi ini. Banyak bank yang melakukan," kata Sudaryatmo.
Ia berharap, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dapat memantau kinerja perbankan lebih dekat. Terutama bisa memfasilitasi nasabah yang tidak paham dengan kontraknya dengan bank.
"Sekarang belum terlihat pengawasan dari OJK. Harusnya bisa mendorong transparansi dari perbankan," paparnya.
Apakah Anda pernah punya pengalaman dengan bunga KPR yang tinggi? Atau cicilan KPR Anda tiba-tiba bengkak tanpa pemberitahuan? Kirim cerita Anda ke redaksi@detikFinance.com.
(mkl/ang)
