"Harus siap kalau bos sudah ngomong begitu," kata Deputi Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Sri Hartoyo, dalam sebuah diskusi Forwapera di Hotel Ambhara, Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Sri mengatakan, Kemenpera sebagai regulator akan mempersiapkan segala sesuatu agar program tersebut berjalan mulus. Terlebih, pemerintah kini mendorong masyarakat untuk tinggal di rumah susun, karena lahan yang semakin mahal dan menipis di perkotaan seperti Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dulu saat menjabat sebagai Wakil Presiden di tahun 2004-2009, JK pernah menjalankan program ini. Namun tak berjalan mulus karena menemui banyak kendala dan tantangan.
"Kemarin itu karena enforcement-nya kurang, misalnya dari penyiapan kemudahan bantuan, itu bisa perizinan insentif dan macam-macam. Konsistensi pemerintahnya agak kurang," jelas Sri.
Sri mencontohkan misalnya untuk penetapan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di DKI Jakarta yang semula 6 kemudian direvisi menjadi 3,5. Hal ini membuat pengembang tak bergairah membangun rusun karena dianggap tak ekonomis.
"Misalnya KLB-nya bisa sampai 6 waktu itu, kenyataannya dipotong 3,5, itu tidak menarik lagi bagi bisnis. Itu menjadikan sisi supply itu agak kurang berminat. Banyak hal seperti insentif pajaknya, penyesuaian harganya tidak sesuai yang diharapkan," papar Sri.
(zul/hen)











































