.webp)
Ketua Asosiasi Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (Aperssi) Ibnu Tadji mengakui hal ini. Ia pun punya alasan yang menyebabkan terjadinya fenomena ini.
"Jadi sebenarnya fenomena itu terjadi punya latar belakang. Rusunami itu sebenarnya hanya diperuntukkan untuk MBR, awalnya begitu. Namun ternyata developer (pengembang) sulit memasarkan," kata Ibnu kepada detikFinance, Selasa (9/09/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebenarnya pemerintah bisa turun tangan dengan memberikan fasilitas kemudahan kredit perbankan kepada MBR. Sayangnya cara tersebut tidak dilakukan sehingga kemudian menjadi alasan pengembang melakukan lobi khusus kepada pemerintah agar mereka tidak merugi dan bisa menjual kepada non MBR.
"Nah kemudian mereka (pengembang) melobi pemerintah agar dibuka lebih luas lagi pasar tidak hanya MBR. Karena kalangan MBR itu sulit mendapatkan kredit dari bank karena tidak memenuhi persyaratan dari bank itu sendiri," imbuhnya.
Faktor itulah yang menjadi pemicu masyarakat berpenghasilan tinggi menghuni rusunami, sedangkan MBR tak banyak yang menghuni.
Selain itu, ada faktor lain yaitu adanya praktik pindah kepemilikan dari MBR ke masyarakat mampu. Masyarakat miskin yang sudah menempati rusunami menjual hunian mereka kepada orang kaya dengan berbagai alasan.
"Tetapi itu persentasenya kecil. Justru yang menjadi penyebab utama adalah yang saya katakan pertama kali. MBR sekarang ini mulai tersingkir. Sekarang itu ada 15 juta keluarga miskin yang tidak mendapatkan akses rumah. Pemerintah membuat program rusunami tetapi kok akses hunian bagi MBR makin sulit angka backlog-nya itu makin tinggi," jelasnya
Rusunami subsidi, selama ini mendapat beberapa fasilitas keringanan. Dengan harga maksimal Rp 144 juta (sebelum revisi), hunian ini mendapat banyak fasilitas keringanan dari negara seperti subsidi konstruksi bagi pengembang, subsidi bunga KPA, hingga subsidi pajak (PPN).
(wij/hen)
